Dana MBG Lewat Virtual Account, DPR Nilai Lebih Transparan dan Akuntabel

AKURAT.CO SUMSEL Komisi IX DPR RI menyambut baik penerapan skema penyaluran dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui virtual account yang ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah konkret pemerintah dalam memperkuat tata kelola Program MBG agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Penerapan virtual account menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Alur dana menjadi lebih jelas dan dapat dipantau secara langsung,” kata Netty kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Menurut Netty, pengawasan langsung yang dilakukan Kementerian Keuangan terhadap saldo dan penggunaan dana di setiap SPPG menjadi instrumen penting untuk menekan potensi penyimpangan. Selain itu, mekanisme tersebut memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukan, khususnya untuk pemenuhan gizi anak-anak dan kelompok rentan.

Ia menegaskan, Program MBG merupakan program strategis yang dibiayai dari dana publik, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga: Pilkada Lewat DPRD Tak Jamin Politik Uang Hilang, Justru Berisiko Putus Legitimasi Rakyat

“Penggunaan dana publik untuk kebutuhan gizi masyarakat menuntut transparansi dan pengawasan yang ketat,” ujarnya.

Meski demikian, Netty mengingatkan agar perubahan skema pendanaan juga dibarengi dengan peningkatan kapasitas pengelola SPPG di daerah, terutama dalam perencanaan belanja, administrasi keuangan, serta pelaporan.

Ia menilai pendampingan teknis bagi pengelola di lapangan penting dilakukan agar aspek administrasi tidak mengganggu fokus utama program, yakni penyediaan makanan bergizi yang aman dan berkualitas.

Selain itu, Netty menilai skema ini memberi fleksibilitas bagi SPPG untuk menjalin kerja sama langsung dengan petani dan pemasok pangan lokal. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan.

“Program MBG dirancang untuk jangka panjang. Dengan sistem pendanaan yang tertata, pengawasan yang kuat, dan komunikasi publik yang baik, manfaatnya diharapkan dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan,” pungkasnya.