Pilkada Lewat DPRD Tak Jamin Politik Uang Hilang, Justru Berisiko Putus Legitimasi Rakyat

Pakar Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Yulion Zalpa, menilai perubahan mekanisme tersebut bukan solusi jitu untuk memberantas praktik politik uang yang selama ini menjadi persoalan klasik demokrasi di Indonesia.

Menurut Yulion, mengubah sistem pemilihan tidak serta-merta menghapus transaksi politik. Sebaliknya, pola tersebut dikhawatirkan hanya akan menggeser praktik politik uang dari masyarakat umum ke lingkaran elite politik di parlemen daerah.

"Tidak ada jaminan politik uang akan lenyap. Praktik itu justru berpotensi berpindah dari akar rumput ke elite politik di DPRD," ujar Yulion saat diwawancarai, Jumat (16/1/2026).

Yulion menekankan bahwa meskipun kedua sistem tersebut konstitusional, penghapusan pemilihan langsung di Indonesia berisiko besar melemahkan kedaulatan rakyat.

Baca Juga: Cuma Butuh Semenit, Motor Peziarah di TPU Kandang Kawat Palembang Raib Digondol Maling

Ia berpendapat bahwa kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan memiliki beban moral dan loyalitas yang lebih besar kepada partai politik atau fraksi ketimbang kepada masyarakat luas.

"Jika dipilih oleh DPRD, akuntabilitas publik seorang kepala daerah berisiko melemah. Legitimasi dan tanggung jawab moral langsung kepada rakyat menjadi terputus karena proses penentuannya berlangsung di ruang-ruang elite yang tertutup," jelasnya.

Dampak lain yang disoroti adalah tertutupnya peluang bagi calon perseorangan atau independen. Tanpa pemilihan langsung, hanya kandidat yang mendapat dukungan fraksi partai yang bisa maju, sehingga membatasi alternatif kepemimpinan bagi daerah.

Selain itu, Yulion mencemaskan dampak psikologis terhadap partisipasi politik Generasi Z. Ia menilai penghapusan hak pilih langsung dapat memicu sikap apatis di kalangan pemilih muda yang seharusnya mulai belajar menentukan arah kepemimpinan melalui pengalaman demokrasi inklusif.

"Menghilangkan ruang partisipasi langsung berpotensi memutus akses generasi muda dan menurunkan tingkat kepercayaan mereka terhadap institusi politik," tegas Yulion.

Alih-alih merombak total sistem pemilihan, Yulion menyarankan pemerintah untuk fokus pada penguatan pengawasan dan penegakan hukum dalam sistem Pilkada langsung yang sudah berjalan. Masalah efisiensi anggaran yang sering dijadikan alasan dianggap tidak cukup kuat untuk mengorbankan kualitas demokrasi.

"Yang diperlukan adalah evaluasi dan penguatan lembaga pengawasan, bukan mengganti sistemnya. Menjaga Pilkada langsung berarti menjaga komitmen terhadap kedaulatan rakyat," pungkasnya.