55 Dapur MBG di Sumsel Terancam Disetop, Pemprov Beri Tenggat Lengkapi Sertifikat Sanitasi

AKURAT.CO SUMSEL Puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Sumatera Selatan terancam dihentikan operasionalnya jika tidak segera memenuhi standar kebersihan dan sanitasi.

Hingga kini, tercatat masih ada 55 SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), padahal dokumen tersebut menjadi syarat utama dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Palembang, Nurya Hartika, mengatakan pihaknya telah memberikan tenggat waktu kepada pengelola SPPG untuk segera melengkapi sertifikat tersebut.

“Dari total 660 SPPG di Sumsel, masih ada 55 yang belum memiliki SLHS dan saat ini sedang dalam proses pemenuhan. Kami sudah mengeluarkan surat edaran sejak 27 Januari 2026 dengan batas waktu satu bulan,” ujar Nurya saat ditemui di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (9/2/2026).

Ia menegaskan, SPPG yang tidak mampu memenuhi persyaratan hingga batas waktu yang ditentukan akan dihentikan sementara operasionalnya, khususnya dalam penyaluran MBG.

“Jika belum juga melengkapi SLHS, maka operasionalnya akan dihentikan,” tegasnya.

Baca Juga: 659 Dapur MBG Sudah Beroperasi di Sumsel, Pemerintah Kebut Sisa Target 808 Unit

Dari ratusan SPPG yang tersebar di Sumsel, sebanyak 180 unit berada di Kota Palembang. KPPG pun terus mendorong percepatan pemenuhan standar guna memastikan keamanan pangan bagi para penerima manfaat program tersebut.

Sementara itu, menjelang bulan Ramadan, pola penyaluran MBG dipastikan akan mengalami penyesuaian. Mengingat penerima manfaat menjalankan ibadah puasa, menu yang disalurkan akan didominasi makanan kering dengan masa simpan lebih lama.

“Menu yang diberikan seperti abon, roti, susu, dan bahan makanan lain yang tetap memenuhi nilai gizi serta dapat bertahan satu hingga tiga hari,” jelas Nurya.

Meski demikian, petunjuk teknis pelaksanaan MBG selama Ramadan masih dalam tahap pembaruan. Pasalnya, tahun ini menjadi pengalaman pertama program tersebut berjalan bertepatan dengan bulan puasa.

Untuk menjaga kelancaran distribusi, KPPG meminta setiap kepala SPPG berkoordinasi dengan pihak sekolah dan posyandu di wilayah masing-masing. Langkah ini dilakukan agar penyaluran bantuan gizi tetap efektif, tepat sasaran, dan tidak mengganggu aktivitas penerima manfaat.

Pemerintah berharap seluruh SPPG segera memenuhi standar yang ditetapkan sehingga program MBG dapat berjalan optimal sekaligus menjamin kualitas dan keamanan makanan bagi masyarakat.