Dana Rp40 Miliar Tak Terpenuhi, Pemprov Sumsel Bekukan Jalur Batu Bara Lalan

AKURAT.CO SUMSEL Pemprov Sumsel resmi mengambil langkah ekstrem dengan menutup total aktivitas angkutan batu bara di sepanjang jalur Sungai Lalan.

Kebijakan ini diberlakukan menyusul kegagalan asosiasi pengusaha dalam memenuhi komitmen pendanaan perbaikan Jembatan P6 Lalan yang roboh sejak tahun 2024.

Keputusan penghentian operasional ini mulai berlaku efektif sejak Rabu, 1 Januari 2026. Langkah ini diambil setelah tenggat waktu yang diberikan kepada para pelaku usaha untuk mengumpulkan dana perbaikan jembatan berakhir tanpa hasil yang sesuai kesepakatan.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sumsel, Apriyadi, menegaskan bahwa tindakan ini adalah bentuk penegakan akuntabilitas. Menurutnya, pemerintah tidak bisa lagi menoleransi ketidakpastian pendanaan yang menghambat kepentingan publik.

"Kami berpegang pada kesepakatan awal. Skema pendanaan dan batas waktu sudah disetujui bersama, namun hingga saat ini dana yang terkumpul belum mencukupi. Maka, penghentian aktivitas ini adalah konsekuensi logisnya," ujar Apriyadi, Jumat (2/1/2026).

Baca Juga: Sumsel Banjir Pendapatan, Pajak Daerah 2025 Tembus Rp3,93 Triliun Melampaui Target

Berdasarkan data teknis, pembangunan kembali Jembatan P6 Lalan yang ambruk akibat ditabrak tongkang batu bara pada Agustus 2024 tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp35 miliar hingga Rp40 miliar.

Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, asosiasi pengguna jalur sungai dilaporkan baru menyetorkan dana sekitar Rp13 miliar.

Apriyadi menambahkan, selisih anggaran yang sangat besar tersebut sangat berisiko bagi keberlanjutan proyek jika pembangunan dipaksakan berjalan sekarang. Meski ditutup, pemerintah masih memberikan ruang negosiasi dengan syarat yang lebih ketat.

"Pintu (jalur sungai) bisa kembali dibuka, asalkan ada jaminan nyata. Kami meminta garansi bank senilai Rp40 miliar sebagai jaminan pasti bahwa jembatan tersebut akan selesai dibangun," imbuhnya.

Guna memastikan kebijakan ini berjalan di lapangan, Pemprov Sumsel telah menginstruksikan aparat di tingkat kecamatan untuk memperketat pengawasan di titik-titik krusial.

Petugas akan melakukan pendataan rutin terhadap setiap armada kapal yang melintas guna memastikan tidak ada tongkang batu bara yang mencuri start atau melanggar aturan penutupan tersebut.