Hilirisasi di Kampung Karet, Apkarindo Sumsel Usul Lateks Rakyat Jadi Campuran Program Gentengisasi

Sekjen Apkarindo Sumsel, Rudi Arpian, menyatakan bahwa program ini tidak boleh hanya berfokus pada pengadaan fisik genteng, melainkan harus menyentuh penguatan ekonomi petani. Menurutnya, wilayah Sumsel sebagai lumbung karet nasional siap menyuplai bahan baku untuk kebutuhan industri tersebut.

"Ini momentum besar. Kita mengusulkan agar lateks karet alam atau compound karet diproduksi langsung di kampung-kampung karet untuk digunakan sebagai bahan pencampur adonan genteng," ujar Rudi di Palembang, Rabu (4/2/2026).

Pemanfaatan karet dalam industri genteng diklaim memberikan nilai lebih pada kualitas produk.

Baca Juga: Selamatkan Jutaan Hektare Lahan Tua, Apkarindo Sumsel Desak Pemerintah Gulirkan Gernas Karet

Secara teknis, penambahan campuran lateks pada adonan genteng memberikan keunggulan signifikan berupa struktur yang lebih lentur sehingga tidak mudah retak, peningkatan daya rekat yang membuatnya lebih kedap air, serta ketahanan yang lebih tangguh terhadap cuaca ekstrem maupun guncangan gempa.

Rudi menekankan bahwa teknologi pengolahan ini relatif sederhana sehingga sangat memungkinkan untuk diterapkan di level lokal dengan pendampingan teknis yang tepat.

Untuk menjaga agar nilai tambah ekonomi tetap berputar di desa, Apkarindo mengusulkan keterlibatan aktif Koperasi Merah Putih, koperasi petani, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Skema ini diharapkan dapat memutus rantai ketergantungan petani pada korporasi besar.

"Koperasi bisa bertindak sebagai pengumpul lateks sekaligus produsen bahan setengah jadi bagi pabrik genteng lokal. Dengan begitu, nilai tambah tidak lari ke kota, tetapi tetap di desa," tambahnya.

Langkah ini juga diprediksi mampu menciptakan lapangan kerja baru dan menstabilkan harga karet petani yang selama ini sering bergejolak.

Apkarindo pun berharap kementerian terkait dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti visi Presiden Prabowo ini dengan kebijakan lintas sektor yang memihak pada ekonomi kerakyatan.