Daftar Kebijakan Kontroversial Bupati Pati yang Picu Demo Besar-besaran Hari Ini

AKURAT.CO SUMSEL - Aliansi Masyarakat Pati akan menggelar demo besar-besaran hari ini, Rabu 13 Agustus 2025.

Rencananya, demo akan digelar di depan Kantor Bupati Pati.

Koordinasi massa menyatakan, setidaknya aksi hari ini akan diikuti 100 ribu orang.

Baca Juga: 3 Cara Efektif Berinteraksi dengan Teman Introvert agar Hubungan Lebih Nyaman

Ia menyatakan, demo besar-besaran hari ini bukan hanya dipicu oleh kebijakan Sudewo yang menaikkan Pajak Bangunan dan Bumi (PBB) hingga 250 persen.

Melainkan puncak kekecewaan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan Sudewo yang dinilai kontroversial dan merugikan masyarakat. 

Daftar Kebijakan Kontroversial Bupati Pati

Baca Juga: 5 Penyebab Bau Badan yang Sering Terabaikan, Nomor 3 Jarang Disadari

Menaikkan Pajak PBB 250 Persen 

Sudewo menyebut tujuan kenaikan tarif PBB hingga 250 persen adalah untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Pati.

Menurutnya, PBB Pati sudah 14 tahun tidak naik.

Baca Juga: Daftar Wilayah Terdampak Pemadaman Listrik PLN Palembang Hari Ini Rabu 13 Agustus 2025

Sementara wilayahnya membutuhkan anggaran besar untuk mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Mengubah Ketentuan Jumlah Hari Sekolah

Sudewo sempat mengubah ketentuan enam hari sekolah di Pati menjadi lima hari.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini, Sebagian Sumsel Berpotensi Hujan Sepanjang Hari

Kebijakan ini mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026.

Para santri yang tergabung dalam Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi) menilai program ini dapat mengganggu lembaga pendidikan agama seperti taman pendidikan quran madrasah diniyah.

Hal ini disebabkan jam belajar bisa menjadi lebih panjang dalam skema lima hari sekolah. 

Baca Juga: Lahan Mozaik Tanjung Carat Jadi PR Pemprov Sumsel, Proyek Strategis Pelabuhan Baru Dikebut

Regrouping Sekolah

Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istyanto mengatakan kebijakan regrouping sekolah ini berdampak pada banyaknya guru honorer yang tidak bisa bekerja.

Lebih lanjut, Teguh menyebut jika ada dua sekolah menjadi satu pasti ada guru yang tidak bisa untuk mengabdi menjadi guru.

Baca Juga: Naas, Warga Palembang Dua Kali Kehilangan Motor dalam Sebulan, Terbaru Dicuri di Halaman Rumah

PHK Ratusan Karyawan RSUD RAA Soewondo

Teguh mengatakan, kebijakan lain yang memicu aksi hari ini adalah adanya PHK ratusan eks karyawan honorer RSUD RAA Soewondo berdalih efisiensi.

Ternyata itu adalah orang lama yang dikeluarkan tanpa pesangon dan tanpa tali asih. Kemudian pihak RS merekrut karyawan baru dengan alasan meningkatkan pelayanan.(*)