Sosok Sushila Karki, PM Wanita Pertama di Nepal Pilihan Gen Z Pasca Kerusuhan

AKURAT. CO SUMSEL - Mantan Ketua MK Nepal, Sushila Karki resmi dilantik menjadi Perdana Menteri sementara. 

Pelantikan dilaksanakan pada Jumat (12/9/2025) usai Karki mendapat dukungan penuh dari kelompok masyarakat yang sebagian besar terdiri dari Generasi Z (Gen Z).

Dengan ini, Karki pun menjadi perempuan pertama di Nepal yang berhasil menduduki kursi pemimpin negara tersebut pasca gelombang protes berdarah yang menggulingkan kepemimpinan KP Sharma Oli.

Baca Juga: Sumsel Transformasi Pembangunan Peternakan, Tak Lagi Bergantung APBN-APBD

Lantas, siapa sebenarnya Sushila Karki dan bagaimana sosoknya hingga mendapat dukungan penuh dari Gen Z? 

Profil Sushila Karki

Sushila Karki lahir pada 7 Juni 1952 di Biratnagar, Provinsi Koshi Timur.

Baca Juga: Polemik Pergantian Kapolri, DPR Tegaskan Belum Terima Surpres dari Presiden Prabowo

Ia dikenal sebagai pakar hukum sekaligus satu-satunya perempuan yang pernah menjabat Ketua Mahkamah Agung Nepal, mulai 11 Juli 2016.

Karki merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara.

Ia menempuh pendidikan di Universitas Tribhuvan dan lulus pada 1972.

Baca Juga: Kasus Ferry Irwandi, Praktisi Hukum Ingatkan Negara Wajib Lindungi Kebebasan Berpendapat

Karki meraih gelar master ilmu politik di Universitas Hindu Banaras, India, pada 1975.

Setelah itu, ia kembali ke Nepal dan menuntaskan studi hukum di Tribhuvan pada 1978.

Perjalanan Karier Sushila Karki

Baca Juga: Sriwijaya FC Bidik Status Kuda Hitam di Pegadaian Championship 2025/26

Sebelum terjun ke bidang peradilan, Karki mengawali karieenya sebagai seorang pengajar di Mahendra Multiple Campus pada 1985.

Lima tahun kemudian, ia bergabung dalam Gerakan Rakyat 1990 menentang rezim Panchayat dan sempat dipenjara singkat di Biratnagar.

Hingga akirnya, pada tahun 2008 Karki diangkat menjadi advokat senior di Asosiasi Pengacara Nepal.

Baca Juga: Baru Seminggu Menikah, IRT Muda di Palembang Jadi Korban KDRT Suami

Satu tahun berselang, Karki memulai karier yudisialnya dengan menjadi hakim ad-hoc di Mahkamah Agung pada 2009, sebelum ditetapkan sebagai hakim tetap pada 2010.

Setelah Ketua Mahkamah Agung Kalyan Shrestha pensiun pada 2016, Karki direkomendasikan Dewan Konstitusional dan dikukuhkan pada Juli 2016.

Dikenal Berani dan Kontroversial

Baca Juga: Geger di Palembang, Ular Sanca 3 Meter Nongkrong di Pohon Pisang Warga

Sebagai hakim, Karki dikenal sebagai sosok pemberani termasuk dalam mengambil keputusan yang kontroversial.

Beberapa putusan kontroversial yang pernah diambil Karkie diantaranya:

2012: Menjatuhkan vonis korupsi pada Menteri Informasi dan Komunikasi Nepal saat itu, Jaya Prakash Putra. 

Baca Juga: Ratusan Ribu UMKM di Sumsel Belum Punya NIB, Begini Respon Wakil Gubernur

2016: Ikut memutuskan penolakan amnesti bagi mantan anggota parlemen Maois sekaligus terpidana pembunuhan, Bal Krishna Dhungel.

2016: Memimpin putusan pemakzulan kepala lembaga anti korupsi Nepal karena penyalahgunaan jabatan.

Namun, keputusan itu justru memicu mosi pemakzulan 2017 yang otomatis membuatnya diskors.

Baca Juga: Ratusan Ribu UMKM di Sumsel Belum Punya NIB, Begini Respon Wakil Gubernur

Proses itu pun sempat dikecam Komisaris Tinggi HAM PBB karena dianggap bermotif politik dan mengancam independensi peradilan.

Kontroversi tersebut bahkan membuat Menteri Dalam Negeri Nepal, Bimalendra Nidhi mengundurkan diri dan Partai Rastriya Prajatantra keluar dari koalisi pemerintahan.

Akhirnya, pada Mei 2017, Mahkamah Agung membatalkan mosi itu dan pemerintah terpaksa menghentikannya di tengah tekanan publik. (*)