Kasus Ferry Irwandi, Praktisi Hukum Ingatkan Negara Wajib Lindungi Kebebasan Berpendapat

AKURAT.CO SUMSEL Praktisi hukum Arief Patramijaya atau yang akrab dikenal sebagai Patra M Zen menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara, termasuk aktivis, mahasiswa, hingga influencer.

Menurutnya, kritik adalah bagian dari demokrasi yang justru perlu dihormati, bukan dijadikan alasan kriminalisasi.

Pernyataan ini disampaikan Patra menanggapi langkah Mabes TNI yang berkonsultasi dengan pihak kepolisian untuk menjerat CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, dengan pasal pencemaran nama baik melalui UU ITE.

“Selama dia (Ferry Irwandi) menyuarakan kebenaran, kita semua wajib mendukung sampai terbukti sebaliknya. Apalagi jika yang disuarakan menyangkut HAM, demokrasi, dan keadilan, tentu harus kita dukung,” ujar Patra M Zen, Sabtu (13/8/2025).

Patra menekankan, demokrasi dan hak asasi manusia adalah prinsip fundamental yang melekat dalam konstitusi. Karena itu, negara tidak boleh membatasi ruang gerak warga dalam menyampaikan aspirasi.

Baca Juga: Batik Air Malaysia Resmi Terbangi Rute Palembang–Kuala Lumpur, Pariwisata Sumsel Diprediksi Melesat

“Kebebasan berekspresi serta kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin oleh konstitusi. Itu seharusnya dihormati dan dilindungi, bukan malah dibungkam,” tegas mantan Ketua YLBHI tersebut.

Lebih jauh, Patra menilai penggunaan UU ITE untuk menjerat kritik terhadap institusi negara merupakan langkah keliru. Pasalnya, pasal pencemaran nama baik bersifat delik individu, bukan institusi.

“Kalau ada tindakan yang menimbulkan dampak terhadap institusi, itu ranah hukum publik. Tapi laporan pencemaran nama baik tidak bisa dilakukan oleh institusi, kecuali terkait korporasi atau badan hukum,” jelasnya.

Ia menambahkan, penegakan hukum harus berbasis fakta dan data. Meski kebebasan bisa dibatasi dalam kondisi tertentu, kritik dan masukan tidak boleh dipersepsikan sebagai serangan terhadap negara.

Patra juga meminta agar aparat segera membebaskan para aktivis dan mahasiswa yang saat ini masih ditahan polisi. Menurutnya, mereka menyuarakan kepentingan publik yang lebih luas.

“Kalau memang penangkapan itu hanya karena mereka menyuarakan demokrasi dan aspirasi masyarakat, sebaiknya segera bebaskan. Negara tidak boleh alergi terhadap kritik,” katanya.