Ratusan Ribu Rupiah per Bulan, Honor Guru di Sumsel Jadi Sorotan PGRI

AKURAT.CO SUMSEL Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memastikan guru nonaparatur sipil negara (non-ASN) yang belum masuk skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih tetap menerima honor melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sembari menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Mondyaboni, mengatakan saat ini pemerintah masih menunggu regulasi terkait pengangkatan guru yang belum memenuhi syarat menjadi PPPK, termasuk skema PPPK paruh waktu.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah guru yang belum dapat diangkat karena saat proses pendataan sebelumnya masa kerja mereka belum mencapai dua tahun.

"Guru-guru tersebut sampai sekarang masih tetap mengajar di sekolah. Untuk sementara, honor mereka masih dibayarkan melalui dana BOS tahun ini," kata Mondyaboni, Jumat (24/7/2026).

Ia menjelaskan, pembayaran honor melalui dana BOS hanya dapat dilakukan apabila guru yang bersangkutan telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku.

Baca Juga: Lahat Susul 10 Daerah Lain, Kini 11 Wilayah di Sumsel Berstatus Siaga Karhutla

Mondyaboni menyebut jumlah guru dengan status tersebut di Sumsel kini tidak lagi banyak. Meski demikian, pihaknya terus melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar mereka segera memperoleh kepastian status kepegawaian.

"Kami masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini ada kebijakan yang memberikan kepastian status bagi mereka," ujarnya.

Sebelumnya, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumsel mengungkapkan masih ada guru honorer yang menerima gaji antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. Kondisi itu dinilai masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Mondyaboni menegaskan pemerintah daerah terus berupaya memperjuangkan kepastian status guru non-ASN agar kesejahteraan mereka dapat meningkat.

Di sisi lain, ia mengungkapkan kebutuhan tenaga pendidik di sekolah terus bertambah seiring banyaknya guru yang memasuki masa pensiun. Namun, hingga kini sekolah belum diperbolehkan melakukan perekrutan guru baru.

"Kami berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan kebijakan yang memberikan kepastian bagi guru-guru yang belum terakomodasi. Dengan begitu, kebutuhan tenaga pendidik di sekolah juga bisa terpenuhi," pungkasnya.