Debat Pilgub Sumsel: Ini yang Dibahas Oleh Herman Deru, Eddy Santana dan Mawardi Yahya Semalam

AKURAT.CO SUMSEL Debat pertama Pemilihan Gubernur Sumatra Selatan (Pilgub Sumsel) yang digelar pada Senin (28/10/2024) malam menampilkan pandangan dan strategi dari tiga calon gubernur (Cagub) mengenai tantangan dan peluang pembangunan di Sumsel.
Calon gubernur nomor urut 1, Herman Deru, mendapat pertanyaan terkait tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumsel, yang menurut data BNN 2023 berada di peringkat kedua nasional.
Deru menyatakan bahwa ancaman narkoba bukan hanya masalah bagi Sumsel tetapi juga bagi Indonesia dan dunia, mengingat banyaknya jalur masuk narkoba melalui darat, laut, dan udara di wilayah ini.
“Ancaman ini perlu diantisipasi bersama, tak hanya oleh aparat dan pemerintah, tetapi juga dengan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan orang tua,” jelas Deru.
Sebagai upaya pencegahan, ia memperkenalkan program "Satu Desa Satu Rumah Tahfiz" yang telah berjalan, dengan jumlah rumah tahfiz yang kini melampaui jumlah desa di Sumsel.
Deru juga menjelaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, pembangunan infrastruktur telah berlangsung dengan membangun koneksi antar kabupaten hingga kecamatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan pembangunan jalan penghubung Lubuk Linggau-Pali yang memperpendek waktu tempuh antar daerah.
Dalam bidang olahraga, ia mengklaim telah meresmikan sebelas gedung olahraga (GOR) baru di Sumsel.
“Pembangunan ini tidak hanya didanai oleh APBD dan APBN, tetapi juga melibatkan dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Sumsel,” paparnya.
Baca Juga: Debat Pilgub Sumsel: Herman Deru, Eddy Santana Putra, dan Mawardi Yahya Adu Visi untuk Kesejahteraan
Calon gubernur nomor urut 2, Eddy Santana, menyoroti kondisi Sumsel yang, menurutnya, tertinggal dari provinsi lain di Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel).
Eddy mencatat bahwa Sumsel kini menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di kawasan tersebut, ditambah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah.
“Selain IPM yang rendah, tingkat kemiskinan dan pengangguran di Sumsel juga termasuk yang tertinggi. Meski Sumsel kaya akan sumber daya, kondisi ekonomi masyarakatnya masih memprihatinkan,” ungkap Eddy dalam debat.
Eddy menyampaikan program yang ia tawarkan melalui konsep “ERA” dengan fokus pada kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan peningkatan daya saing masyarakat. Ia berjanji untuk menghapus pungutan liar di sektor pendidikan serta menyediakan layanan sekolah dan seragam gratis.
Tak hanya itu, ia juga berencana menciptakan program "1 Desa, 5 Sarjana" untuk meningkatkan jumlah tenaga profesional, termasuk dokter, yang akan membantu meningkatkan akses kesehatan di desa asal mereka.
“Kami juga berencana membangun taman digital guna mendukung peningkatan literasi teknologi di kalangan masyarakat,” tambahnya.
Eddy juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang menghubungkan desa-desa dengan akses tol untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa. Ia pun merencanakan alokasi dana khusus bagi desa, yang menurutnya tidak diberikan dalam pemerintahan sebelumnya.
Sementara itu, calon gubernur nomor urut 3, Mawardi Yahya, mengkritik pembangunan di Sumsel yang menurutnya stagnan dalam lima tahun terakhir.
Ia menyebut bahwa pembangunan signifikan terakhir terjadi pada era kepemimpinan Syahrial Oesman dan Alex Noerdin. Dalam debat tersebut, Mawardi menyatakan akan menghidupkan kembali pola pembangunan seperti di era mereka jika terpilih.
Mawardi juga menekankan pentingnya peran perusahaan besar di Sumsel dalam membantu pembangunan melalui dana CSR.
Ia menyatakan dirinya memiliki visi besar untuk membangun pelabuhan internasional Tanjung Carat, yang selama ini tertunda.
“Selama ini, kapal-kapal besar tidak dapat bersandar di Pelabuhan Boom Baru, sehingga banyak sumber daya kita dialihkan ke Lampung,” ujarnya.
Ketiga calon gubernur ini menampilkan visi dan program yang beragam untuk menjawab persoalan yang dihadapi Sumsel. (Kurnia)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini









