Pemkab Muara Enim Jajaki Pembangunan Jalan Tembus Bengkulu, Pangkas Jarak Jadi 14 Kilometer

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim tengah menjajaki pembangunan infrastruktur jalan baru yang akan menghubungkan wilayahnya dengan Provinsi Bengkulu.

Jika rencana ambisius ini terwujud, jarak tempuh antara Muara Enim dan Bengkulu yang selama ini memakan waktu berjam-jam akan dipangkas drastis menjadi hanya sekitar 14 kilometer.

Tak hanya itu, Pemkab juga berencana membuka akses penghubung antara Semende dan Pelabuhan Kaur, dengan jarak sekitar 57 kilometer.

Proyek strategis ini diharapkan menjadi pintu baru bagi peningkatan konektivitas antarwilayah, sekaligus memperlancar arus barang, jasa, dan mobilitas masyarakat lintas provinsi.

Namun, proyek tersebut tak lepas dari tantangan. Jalur yang akan dibangun diketahui harus melintasi kawasan hutan lindung, sehingga memerlukan izin resmi dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) sebelum dapat direalisasikan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatra Selatan, Ari Narsa, menyebut Pemprov Sumsel memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif pembangunan jalur penghubung tersebut. Menurutnya, konektivitas antarwilayah merupakan kunci pemerataan ekonomi di daerah.

Baca Juga: Sriwijaya FC Tegas Nonaktifkan Pelatih Achmad Zulkifli, Suporter Kompak Dukung Langkah Manajemen

“Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sumsel mendukung inisiatif ini. Semakin banyak akses jalan yang terkoneksi akan sangat membantu memperlancar transportasi, sehingga mobilitas barang dan jasa menjadi lebih efisien,” ujar Ari, Selasa (14/10/2025).

Ia menambahkan, tersedianya akses jalan yang baik akan membuka potensi ekonomi baru di kawasan sekitar. Dengan terhubungnya Muara Enim dan Bengkulu, aktivitas perdagangan antarprovinsi diyakini akan meningkat pesat.

“Konektivitas yang baik tidak hanya mempercepat pergerakan masyarakat, tetapi juga membuka peluang investasi dan memperkuat perekonomian lokal,” jelasnya.

Pembangunan jalur tembus ini dinilai sejalan dengan program pemerintah pusat dalam memperkuat jaringan tol laut dan konektivitas darat antarprovinsi, terutama di wilayah Sumatra bagian selatan.