Sumsel Perkuat Pengawasan Keuangan, BPKP Bantu Perbaiki Tata Kelola Anggaran

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemprov Sumsel menjalin kerja sama yang lebih erat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumsel.

Dalam rapat koordinasi yang digelar baru-baru ini, Pj. Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, mengungkapkan bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan anggaran daerah, terutama dalam hal sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan.

Menurut Elen, pendampingan ini sangat penting, terutama terkait dengan pelaksanaan beberapa program strategis Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Pendampingan ini diperlukan untuk memastikan bahwa program-program pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,” katanya.

Lebih lanjut, Elen mengungkapkan harapannya agar dengan adanya pendampingan dari BPKP, tata kelola perencanaan dan penganggaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sumsel dapat semakin baik.

Salah satu indikator keberhasilan yang diharapkan adalah pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bagi pemerintah daerah di Sumsel. Saat ini, hanya tiga dari 17 kabupaten/kota yang berhasil meraih WTP, menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dibenahi.

Baca Juga: Syarat Terbaru Pembuatan SIM: Wajib Tes Psikologi, Simak Detailnya!

Salah satu faktor yang menyebabkan belum tercapainya WTP di beberapa daerah adalah ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

“Perencanaan dan pelaksanaan seringkali tidak sejalan, sementara pengelolaan anggaran belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Elen juga memastikan bahwa perencanaan untuk tahun ini tetap akan berjalan, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.

“Bagaimanapun, perencanaan ini harus tetap dijalankan. Kita tunggu saja arahan dari Presiden dan Menteri Dalam Negeri di retreat mendatang untuk pembahasan lebih lanjut,” tambahnya.

Sementara, Kepala BPKP Sumsel, Sofyan Antonius menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan beberapa catatan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait pengelolaan keuangan.

BPKP berkomitmen menjadi mitra konsultasi yang mendampingi Pemda agar pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program-program pemerintah dapat lebih efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Kami terus mendukung Pemda untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, termasuk program-program strategis dari Presiden seperti MBG," ujarnya. (Kurnia)