Ketua Komisi X DPR Minta Program MBG dan Sekolah Rakyat Dijalankan Transparan dan Tepat Sasaran

AKURAT.CO SUMSEL Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan pentingnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat dilakukan secara transparan, akuntabel, serta tepat sasaran agar benar-benar memberi manfaat bagi kelompok masyarakat paling rentan.

Hal tersebut disampaikan Hetifah dalam catatan akhir tahun 2025 sebagai rekomendasi kepada pemerintah, Jumat (26/12/2025).

Menurut Hetifah, meski kedua program tersebut tidak berada langsung di bawah mitra kerja Komisi X DPR RI, dampak sosial yang ditimbulkan sangat besar sehingga pengawasannya tetap menjadi perhatian parlemen.

“Program Sekolah Rakyat dan Program Makan Bergizi Gratis menyasar kelompok paling rentan dan memiliki dampak sosial yang luas. Karena itu, pelaksanaannya harus berbasis sistem yang adil, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Ia menekankan, Program Sekolah Rakyat membutuhkan kejelasan sejak tahap awal, khususnya terkait kriteria penerima manfaat, penentuan lokasi berbasis data, serta pembagian kewenangan antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan di lapangan.

Baca Juga: 5 Makanan Enak untuk Kumpul Keluarga saat Libur Panjang, Praktis dan Menggugah Selera

“Penentuan penerima dan lokasi harus jelas dan berbasis data agar tidak menimbulkan konflik atau kecemburuan sosial,” katanya.

Terkait Program Makan Bergizi Gratis, Hetifah menilai program yang telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat tersebut perlu memasuki fase peningkatan kualitas pada 2026.

Ia mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak hanya berfokus pada jumlah penerima, tetapi juga pada mutu layanan serta dampaknya terhadap kesiapan belajar peserta didik.

“Anggaran besar yang dialokasikan harus dipastikan tepat sasaran dan benar-benar mendukung kesiapan belajar anak-anak,” ucapnya.

Hetifah menambahkan, keberlanjutan MBG dan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada tata kelola yang kuat, mulai dari pengawasan anggaran, kualitas layanan, hingga koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan pendidikan yang menyasar kelompok rentan perlu dijalankan dengan sensitivitas sosial agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

Menjelang 2026, Hetifah memastikan Komisi X DPR RI akan terus mengawal implementasi kedua program tersebut sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan dan penguatan sumber daya manusia Indonesia.

“Pendidikan yang adil dan berkualitas hanya bisa terwujud jika program strategis dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan pengawasan yang konsisten,” pungkasnya.