Ratu Dewa Minta Data OPD Palembang Terintegrasi, Anggaran Pembangunan Harus Tepat Sasaran

AKURAT.CO SUMSEL Wali Kota Palembang Ratu Dewa menekankan pentingnya data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan serta penentuan prioritas pembangunan daerah.

Menurutnya, data yang valid diperlukan agar program pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus mencegah penggunaan anggaran yang tidak efektif.

Hal itu disampaikan Ratu Dewa dalam Forum Satu Data Indonesia (SDI) Kota Palembang yang membahas penyepakatan Daftar Data Tahun 2026–2027.

Forum tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pengelolaan data antarorganisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendukung target pembangunan dalam RPJMD Kota Palembang 2025–2029.

Ratu Dewa mengatakan, data tidak boleh hanya menjadi kelengkapan administrasi. Informasi yang tersedia harus mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara nyata, mulai dari persoalan yang dihadapi hingga kebutuhan setiap wilayah.

“Data bukan sekadar angka dalam laporan administrasi pemerintahan. Data harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan, menyusun prioritas pembangunan, dan memastikan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia menjelaskan, data berkualitas juga membantu pemerintah menetapkan penerima manfaat program secara lebih tepat, mengukur efektivitas penggunaan anggaran, serta mengevaluasi hasil pembangunan secara objektif.

Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta berkomitmen menyediakan data sesuai standar, melakukan pembaruan secara berkala, serta memastikan data dapat digunakan bersama untuk mendukung pengambilan keputusan.

Baca Juga: Ratu Dewa Sentil ASN Palembang: Jangan Tunda Kerja dan Persulit Urusan Warga

Dalam forum tersebut, penyepakatan Daftar Data Kota Palembang Tahun 2026–2027 menjadi agenda utama. Daftar itu akan menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam mengumpulkan, mengelola, dan memperbarui data sesuai tugas masing-masing.

Data yang dihimpun nantinya disalurkan melalui Portal Satu Data Kota Palembang yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia di tingkat pusat.

Ratu Dewa menegaskan, pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia tidak bisa hanya dibebankan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Diskominfo, maupun Badan Pusat Statistik (BPS).

Seluruh OPD harus terlibat agar data yang dihasilkan memiliki standar yang sama, mudah diakses sesuai ketentuan, dan dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan lintas sektor.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan Bapperida, Diskominfo, BPS Kota Palembang, serta perangkat daerah lainnya dalam pembahasan rancangan akhir daftar data pada 21–22 Oktober 2026.

Dalam kesempatan yang sama, Manager Perencanaan, Analisa dan Pemanfaatan Data Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat, Dicky Rahardiantoro, memaparkan pentingnya pengelolaan data secara menyeluruh.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan Satu Data Indonesia tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga meliputi tahapan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan data.

Setiap tahapan tersebut menjadi bagian dari penilaian Indeks Satu Data Indonesia yang dilaksanakan Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam pemaparan tersebut, aspek perencanaan memiliki bobot penilaian 14 persen, pengumpulan 12 persen, pemeriksaan 14 persen, dan penyebarluasan 16 persen.

Evaluasi ini menjadi salah satu upaya mendorong tata kelola data yang lebih baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk mendukung penguatan statistik sektoral dan pemerintahan digital.