Bawa Isu Ekonomi hingga Penegakan Hukum, Mahasiswa Sumsel Kepung DPRD

AKURAT.CO SUMSEL Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sumatera Selatan (Sumsel) bersama sejumlah organisasi kemahasiswaan turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Selatan, Senin (15/6/2026).

Aksi yang berlangsung sejak siang itu tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi bentuk kritik mahasiswa terhadap sejumlah persoalan yang dinilai tengah dihadapi masyarakat, mulai dari kenaikan biaya hidup, kebijakan publik, hingga penegakan hukum.

Dengan mengenakan almamater dari berbagai perguruan tinggi, massa aksi memadati kawasan sekitar DPRD Sumsel sambil membawa spanduk, poster, dan bendera organisasi.

Salah satu simbol yang mencuri perhatian adalah bendera bertuliskan "Tolak Indonesia Gelap" yang dibentangkan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap belum sepenuhnya menjawab kebutuhan rakyat.

Baca Juga: Diduga Dipicu Rasa Iri, Karyawan Warung di Palembang Dikeroyok Tiga Temannya Saat Sedang Bekerja

Koordinator BEM Nusantara Sumsel, Ilham, mengatakan mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menjadi penyambung suara masyarakat ketika berbagai persoalan dinilai belum mendapatkan solusi yang memadai.

"Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Mahasiswa harus tetap menjadi pengawal kebijakan publik dan mengingatkan pemerintah ketika ada kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat," ujarnya dalam orasi.

Sebelum bergerak menuju Gedung DPRD Sumsel, massa terlebih dahulu melakukan konsolidasi. Dalam arahannya, Ilham meminta seluruh peserta menjaga ketertiban dan tidak terpancing provokasi selama aksi berlangsung.

Ia juga mengingatkan pentingnya solidaritas antarpeserta, termasuk memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa perempuan yang ikut dalam demonstrasi.

Semangat massa semakin menguat saat Ilham menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal tuntutan yang dibawa hingga mendapat respons dari pemerintah dan lembaga terkait.

"Selama tuntutan belum didengar, kami akan terus mengawal dan menyuarakannya," tegasnya yang disambut sorakan peserta aksi.

Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan utama. Mereka meminta DPR lebih maksimal menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Selain isu ekonomi, mahasiswa juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, serta mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Massa juga menyatakan penolakan terhadap penyelesaian perkara sipil melalui peradilan militer, menolak Undang-Undang Polri, dan mengecam tindakan represif terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum.

Aksi berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Sejumlah personel disiagakan di titik-titik strategis untuk mengatur lalu lintas dan mengantisipasi gangguan keamanan selama demonstrasi berlangsung.

Meski berlangsung dengan pengamanan ketat, aksi berjalan tertib. Mahasiswa berharap seluruh tuntutan yang mereka suarakan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat maupun para wakil rakyat di parlemen.