Ramai Kabar Gibran Mundur Jadi Wapres, Begini Tanggapan Istana

AKURAT. CO SUMSEL - Gibran Rakabuming Raka disebut bakal mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres).

Kabar ini seketika menyita perhatian publik sekaligus mempertanyakan kebenarannya.

Pihak Istana pun segera memberikan tanggapan.

Baca Juga: Update Harga Emas Perhiasan di Palembang Selasa 10 November 2026

Dalam sebuah konferensi pers yang digelar hari ini di Istana, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan niatan tersebut pada Presiden Prabowo dalam pertemuan hari ini.

"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo.

Ia lalu melanjutkan, pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.

Baca Juga: Meteran Air PDAM Dicuri, Pelanggan di Palembang Harus Bayar Rp416 Ribu untuk Penggantian

Di mana salah satu pembahasannya adalah Gibran yang disebut mengajukan pengunduran dirinya sebagai Wapres.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," lanjut Prasetyo.

Lebih lanjut, Prasetyo membantah kabar yang beredar jika Presiden Prabowo menolak pengajuan pengunduran diri tersebut.

Baca Juga: Pemkot Palembang Dukung Pidana Kerja Sosial, Pelaku Tindak Pidana Tak Selalu Harus Dipenjara

"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN.", ujarnya.

Keputusan Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wapres ini dilakukan di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen.

Sebelumnya, sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga: Curi Motor di Parkiran Masjid Djabal Nur Palembang, Pria 49 Tahun Ditangkap Polisi

Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Putusan tersebut menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.

DPR merespons putusan MA dan MK dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam UU MD3.

Baca Juga: Xiaomi 18 Pro dan Pro Max Segera Rilis Global, Ini Jadwal dan Bocoran Spesifikasinya

Hak tersebut mengatur atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.(*)