MUI Haramkan Vape, Gubernur Sumsel Buka Peluang Terbitkan Pergub

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) membuka peluang menerbitkan aturan daerah terkait penggunaan rokok elektrik atau vape. Langkah ini menyusul terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan penggunaan vape sebagai perbuatan haram.

Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan dukungannya terhadap fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape tersebut.

Menurut Deru, fatwa itu dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan terkait rokok elektrik.

"Kita melihat dan merujuk dari fatwa MUI. Tentu kita akan melanjutkan dengan regulasi di tingkat daerah," kata Deru, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, aturan tersebut nantinya bisa diterbitkan dalam bentuk peraturan kepala daerah. Regulasi itu dapat berupa peraturan gubernur maupun peraturan bupati dan wali kota.

Baca Juga: Ramai Kabar Gibran Mundur Jadi Wapres, Begini Tanggapan Istana

Meski demikian, Pemprov Sumsel belum menentukan bentuk kebijakan yang akan diterapkan. Deru terlebih dahulu meminta Biro Hukum melakukan kajian untuk memastikan mekanisme dan dasar penerbitan aturan tersebut.

Ia juga ingin mengetahui apakah fatwa MUI sudah disampaikan secara resmi kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumsel.

"Saya minta laporan dari Biro Hukum dulu. Apakah fatwanya sudah secara fisik dikirim ke pemerintah kabupaten dan kota, sehingga nantinya bisa kita teruskan," ujarnya.

Deru menegaskan, Pemprov Sumsel mendukung tindak lanjut fatwa tersebut. Menurutnya, MUI memiliki peran penting dalam memberikan pandangan keagamaan kepada masyarakat Islam di Indonesia.

"MUI merupakan lembaga yang diakui negara dan diikuti umat Islam. Tentu kita mendukung kebijakan tersebut," katanya.

Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI menetapkan rokok elektrik atau vape haram digunakan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 6 November 2026.

Fatwa itu tidak hanya mengatur penggunaan vape, tetapi juga mencakup aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik.

Terbitnya fatwa tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk Pemprov Sumsel, yang kini mulai mengkaji kemungkinan penerapan aturan lanjutan di tingkat daerah.