Pemkot Palembang Dukung Pidana Kerja Sosial, Pelaku Tindak Pidana Tak Selalu Harus Dipenjara

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mendukung penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi pelaku tindak pidana.

Kebijakan ini diharapkan menjadi salah satu upaya menghadirkan penegakan hukum yang lebih humanis dan mengedepankan pemulihan sosial.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kejaksaan Negeri Palembang, Pemkot Palembang, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palembang.

Penandatanganan kerja sama berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Palembang, Selasa (10/11/2026).

Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyambut baik kolaborasi lintas lembaga tersebut. Menurutnya, kesepakatan yang telah dibuat harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal.

Baca Juga: Curi Motor di Parkiran Masjid Djabal Nur Palembang, Pria 49 Tahun Ditangkap Polisi

Dia menegaskan, Pemkot Palembang siap memberikan dukungan terhadap penerapan program tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi yang berlaku.

Ratu Dewa juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Palembang dan Bapas Kelas I Palembang yang telah membangun kerja sama dalam mendukung penerapan jenis pidana tersebut.

Sementara itu, Plt Kepala Bapas Kelas I Palembang, Joni Ihsan, turut menyatakan dukungannya. Dia berharap sinergi antarlembaga dapat memperkuat pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan di Kota Palembang.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong sistem penegakan hukum yang lebih humanis.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Muhammad Nasir mengapresiasi dukungan yang diberikan Pemkot Palembang dan Bapas Kelas I Palembang.

Dia berharap kerja sama tersebut tidak hanya menjadi kesepakatan administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.

Melalui kolaborasi ini, ketiga lembaga diharapkan dapat memperkuat koordinasi sehingga penerapan pidana alternatif dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.