Upah Minimum Sektoral Sumsel Naik, Apa Dampaknya pada Investasi?

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan kenaikan upah minimum sektoral kabupaten/kota dengan daya tarik investasi.

Hingga kini, upah minimum sektoral untuk 2025 masih belum diumumkan secara resmi, meskipun Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, telah mengisyaratkan kenaikan berkisar 8-12 persen.

Elen menegaskan bahwa kenaikan upah minimum sektoral harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampaknya terhadap iklim investasi.

"Naiknya bervariasi mulai 8-12 persen, dan sektor kabupaten/kota tentu lebih tinggi dibanding provinsi. Namun, jika badan usaha merasa tidak mampu, dialog bipartit antara perusahaan dan pegawai dapat dilakukan," ujarnya, Jumat (3/1/2025).

Sumsel memiliki tiga sektor utama yang menjadi acuan dalam pengupahan: pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian serta pengadaan listrik, gas, dan uap. Kabupaten Musi Rawas menjadi daerah dengan kenaikan upah tertinggi, mencapai 12 persen.

Namun, tingginya upah minimum di Sumsel, yang saat ini berada di peringkat kesembilan nasional, dinilai menjadi salah satu faktor yang menghambat hilirisasi industri.

Baca Juga: Luas Lahan Padi di Sumatera Selatan: Kabupaten Banyuasin Terbesar, Kota Palembang Tertinggal

"Investasi hilirisasi cenderung mengalir ke Lampung yang tidak memiliki upah minimum sektoral, sementara di Sumsel biaya tenaga kerja relatif lebih tinggi," kata Elen.

Secara teori ekonomi, biaya tenaga kerja yang tinggi dapat memengaruhi keputusan investor. Lampung, dengan upah minimum hanya Rp2,9 juta, dianggap lebih kompetitif bagi industri berbasis manufaktur dan hilirisasi. Hal ini menyebabkan Sumsel menghadapi tantangan dalam menarik produsen hilirisasi untuk berinvestasi di wilayahnya.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Elen meminta instansi terkait, termasuk Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk melakukan kajian mendalam. Kajian ini diharapkan menghasilkan strategi pemberian insentif bagi investor.

"Selain memastikan upah kompetitif, diperlukan kepastian lahan, infrastruktur memadai, dan pelayanan efisien untuk menciptakan iklim investasi kondusif di Sumsel," jelasnya. (Kurnia)