Protes 100 Hari Prabowo-Gibran, Mahasiswa UIN Palembang Gelar Aksi "Indonesia Gelap"

AKURAT.CO  SUMSEL Sejumlah mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Selatan, Kamis (20/2/2025).

Mereka menyoroti kebijakan 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, terutama dalam aspek efisiensi anggaran dan program makan bergizi gratis (MBG).

Dalam aksi bertajuk Indonesia Gelap, mahasiswa menilai kebijakan efisiensi anggaran justru berdampak negatif pada sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu orator aksi menyampaikan bahwa pemangkasan anggaran tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang, sehingga berpotensi menyulitkan rakyat secara luas.

“Kita melihat kebijakan yang diambil pemerintah saat ini justru menyulitkan masyarakat. Efisiensi anggaran yang dilakukan berdampak pada semua sektor, termasuk pendidikan, yang sangat vital bagi masa depan bangsa,” ungkap salah satu peserta aksi.

Baca Juga: Demo Indonesia Gelap di Palembang, Polisi: Tidak Ada Pengalihan Lalu Lintas

Mahasiswa juga mengkhawatirkan rencana pemangkasan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang selama ini membantu pendidikan masyarakat kurang mampu. Mereka menilai kebijakan ini bertentangan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan pemerintah.

“KIP yang menjadi harapan bagi banyak pelajar terancam dikurangi. Jika pendidikan tidak diprioritaskan, bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas? Yang ada justru Indonesia cemas,” tambahnya.

Selain itu, demonstran meminta DPRD Sumsel agar berperan aktif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah pusat, bukan sekadar mendukung tanpa evaluasi. Mereka menegaskan bahwa DPRD sebagai lembaga pengawas harus lebih kritis terhadap kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat.

“Kami ingin DPRD Sumsel benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat dan meninjau kebijakan yang ada, bukan hanya memuluskan rencana tanpa kajian mendalam,” tegas mereka.

Berikut delapan tuntutan yang diajukan oleh Aliansi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang:

1. Menolak efisiensi anggaran yang berdampak negatif pada masyarakat.
2. Meminta pemenuhan hak dosen dan tenaga pengajar.
3. Evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran.
4. Menolak pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada kampus.
5. Menolak revisi Tata Tertib DPR RI.
6. Menolak revisi UU KUHAP dan UU Kejaksaan.
7. Meminta presiden mengevaluasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
8. Meminta transparansi pemerintah terkait alokasi anggaran pendidikan.