Tinjau Langsung Posbankum, Herman Deru Ingatkan Masalah Kecil Bisa Jadi Bencana Besar

AKURAT.CO SUMSEL Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan pentingnya peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa sebagai garda terdepan pelayanan hukum masyarakat.

Hal itu disampaikan saat ia meninjau langsung Posbankum Desa Siju, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Kamis (28/8/2025).

Dalam kunjungan kerja tersebut, Herman Deru tidak hanya melihat kesiapan perangkat desa, tetapi juga menyerahkan bantuan berupa laptop dan printer untuk mendukung operasional Posbankum.

Menurutnya, sarana pendukung menjadi kunci agar pelayanan hukum bisa berjalan optimal.

“Kenapa saya datang langsung ke sini? Karena saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kesiapan desa dalam pelayanan Posbankum. Sebelumnya saya ke Muratara, dan hari ini di Siju,” ujar Deru.

Baca Juga: Proyek Mangkrak Pasar Cinde Dimulai 2026, Gubernur Pastikan Pakai APBD dan Kembali ke Konsep Pasar Tradisional

Ia menekankan, Posbankum tidak cukup hanya memiliki struktur kepengurusan, tetapi juga harus diperkuat dengan sarana, prasarana, dan program berbasis pencegahan.

Salah satunya adalah program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang dinilai mampu meminimalisasi pelanggaran sejak dari lingkup terkecil.

“Banyak pelanggaran yang terjadi karena masyarakat tidak tahu hukum. Melalui Kadarkum, kita bisa mulai dari keluarga, lingkungan sekitar, hingga masalah tanah dan hak milik,” jelasnya.

Deru mengingatkan bahwa persoalan kecil di tengah masyarakat bisa berubah menjadi perkara besar bila tidak segera ditangani. Ia mencontohkan hal-hal sepele seperti permintaan uang rokok atau ucapan di media sosial yang bisa berujung pada sengketa.

“Saya sering katakan, masalah kecil bisa jadi bencana besar kalau tidak ditangani. Misalnya, anak minta uang rokok atau asal bicara di media sosial, itu bisa berujung pada pelanggaran,” tegasnya.

Ia berharap Posbankum yang telah hadir di 3.258 desa dan kelurahan di Sumsel benar-benar mampu menekan tingkat persengketaan di desa. Dengan begitu, kehidupan masyarakat lebih harmonis dan pembangunan desa berjalan lebih cepat.

“Kalau tingkat sengketa rendah, otomatis desa lebih maju. Saya ingin Posbankum hadir sebagai jawaban nyata atas kebutuhan hukum masyarakat,” pungkasnya.