Peran 4 Jendral Polri dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

AKURAT.CO SUMSEL - Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah menteri yang dilakukan eks Kapolri Listyo Sigit hingga kini masih bergulir.

Perkembangan terbaru menunjukkan Polisi kembali menetapkan satu tersangka baru atau tersangka keempat dalam kasus ini, yakni Slamet Uliandi.

Keempat tersangka tersebut menjalankan peran berbeda dalam kasus ini, berikut penjelasannya:

Baca Juga: Stok Pupuk Subsidi di Sumsel Capai 22.684 Ton, Pusri Pastikan Distribusi Lancar saat Musim Hujan

1. Listyo Sigit

Mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan Jendral Listyo Sigit diduga menjadi pihak penanggung jawab utama dan pengarah dalam operasi penyadapan ilegal tersebut.

Perannya memasukkan nomor ponsel Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat, tokoh politik, media, hingga pengusaha ke dalam sistem penyadapan (Lawful Interception Management System) tanpa prosedur hukum atau verifikasi yang sah.

Baca Juga: Mengenang Perjalanan Panjang Christiano Ronaldo Bersama Timnas Portugal

2. Ahrie Sonta Nasution

Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution diduga menjadi pelaksana teknis operasional dalam memfasilitasi dan mengelola aktivitas penyadapan ilegal.

Ia bersama tersangka lainnya diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur resmi serta memfasilitasi perintah akses ilegal terhadap saluran komunikasi target.

Baca Juga: Usai Tutup Imbas Karhutla, CFN dan CFD Palembang Akhirnya Dibuka Kembali Akhir Pekan Ini

3. Eko Hadi Santoso

Irjen Pol. Eko Hadi Santoso disebut terlibat dalam mengeksekusi illegal access dan penghapusan data elektronik (upaya penghilangan barang bukti).

Ia diduga turut memanipulasi serta menghapus jejak data rekaman sadapan elektronik di sistem paska terendusnya operasi tersebut oleh pihak berwenang.

Baca Juga: Investasi Sumsel Tembus Rp46,54 Triliun, Hilirisasi Sawit hingga Ikan Patin Digenjot

4. Slamet Uliandi

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap Irjen Slamet dilakukan usai penyidik merampungkan gelar perkara serta mendalami alat bukti dan alur komando di unit monitoring.

Menurutnya, posisi informal sebagai pengendali operasional di balik layar tersebut lahir dari rekam jejak kepemimpinan Slamet di unit teknis kepolisian tersebut.

Baca Juga: Cara Cek BSU Kemnaker Pakai KTP, Bantuan Rp900.000 Siap Cair November 2026

Akibat pengaruh posisionil tersebut, para pejabat aktif Bagian Monitoring—yakni tersangka Irjen Eko Hadi Santoso (EH) dan Irjen Ahrie Sonta (AS)—tidak memiliki keleluasaan bergerak tanpa lampu hijau darinya.

Setiap kali hendak menjalankan provisioning atau penyadapan, mereka wajib mengantongi izin dari Slamet. (*)