TNI Bubarkan Kelompok Pengibar Bendera GAM di Lhoksumawe, Amankan Satu Orang dan Senjata Api

AKURAT. CO SUMSEL - Aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kembali terjadi di Lhoksumawe, Aceh.

Aksi ini terjadi pada Kamis (25/12/2025) dan sempat menutup badan jalan hingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

TNI pun akhirnya mengambil tindakan tegas dengan membubarkan tersebut.

Baca Juga: Ketua Komisi X DPR Minta Program MBG dan Sekolah Rakyat Dijalankan Transparan dan Tepat Sasaran

Peristiwa itu terekam dalam video amatir dan dengan cepat menyebar luas di media sosial, memicu perhatian publik secara nasional.

Kronologi Peristiwa

Berdasarkan keterangan Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda (IM), Kolonel Teuku Mustafa Kamal, aksi iring-iringan pengibaran bendera bilan bintang terjadi sekitar pukul 10.30 WIB.

Baca Juga: Pulau Maspari, Surga Tersembunyi Sumatera Selatan dengan Pesona Pantai Pasir Putih

Mereka mengayun-ayunkan bendera itu saat masyarakat pengguna jalan melintasi Simpang Kandang sambil meneriakan kata-kata 'merdeka'. 

TNI Amankan Satu Orang dan Senjata Api

Sebelum akhirnya dibubarkan, TNI sempat mengimbau kelompok tersebut agar tidak melaksanakan aksi dan menyerahkan bendera GAM kepada aparat.

Baca Juga: 5 Makanan Enak untuk Kumpul Keluarga saat Libur Panjang, Praktis dan Menggugah Selera

Namun, imbauan itu tidak diindahkan, hingga aparat pun melakukan pembubaran secara paksa demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Dalam aksi iring-iringan tersebut, aparat juga menemukan satu senjata tajam dan sebuah magazen.

Warga yang membawa senjata api jenis Colt M1911 beserta lima8pnjir butir amunisi itu langsung diamankan dan dibawa ke Makorem 011/Lilawangsa sebelum diserahkan ke pihak kepolisian.

Baca Juga: Cara Menikmati Libur Panjang bagi Jomblo, Tetap Seru Tanpa Harus Punya Pasangan

Mengapa Bendera GAM Dilarang? 

Menurut penjelasan Mustofa, pengibaran bendera bulan dan bintang adalah tindakan yang dilarang hukum.

Bendera tersebut merupakan simbol Gerakan Aceh Merdeka yang bertentangan dengan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Larangan ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Peraturan Pemerintah Tahun 2007 mengenai lambang daerah.(*)