Hingga Akhir September, Serapan APBD Palembang Baru 59,26 Persen

AKURAT.CO SUMSEL Realisasi belanja APBD Kota Palembang hingga akhir September 2026 masih berada di bawah 60 persen. Dari total anggaran belanja Rp4,758 triliun, baru Rp2,820 triliun yang terserap atau sekitar 59,26 persen.

Kondisi tersebut membuat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program pada tiga bulan terakhir 2026.

Kepala BPKAD Kota Palembang Ahmad Nashur mengatakan, berdasarkan data hingga 29 September 2026, realisasi pendapatan daerah juga baru mencapai Rp3,074 triliun atau sekitar 65 persen dari target sebelum perubahan sebesar Rp4,671 triliun.

"Dari target pendapatan daerah Rp4,671 triliun sudah tercapai Rp3,074 triliun atau 65 persen. Masih kurang sekitar 34,2 persen," kata Ahmad, Rabu (30/9/2026).

Untuk belanja, penyerapan terbesar masih berasal dari belanja operasi. Salah satu komponennya adalah belanja pegawai yang bersifat wajib dan rutin.

Sementara itu, realisasi belanja barang dan jasa baru mencapai 54,78 persen. Adapun belanja modal menjadi salah satu komponen dengan serapan rendah, yakni 40,76 persen.

Belanja modal tersebut antara lain digunakan untuk pengadaan alat angkutan, peralatan kantor dan rumah tangga, serta alat produksi dan pengolahan. Sedangkan belanja tunjangan fungsional telah terealisasi sekitar 84 persen.

Baca Juga: Palembang Diselimuti Udara Sangat Berbahaya, Ratu Dewa Minta PJJ Dipertimbangkan

Jika dilihat berdasarkan OPD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) mencatat serapan belanja tertinggi, yakni 80,96 persen.

Di bawahnya terdapat Kecamatan Kertapati sebesar 75,32 persen, Kecamatan Alang-Alang Lebar 72,72 persen, Dinas Perdagangan 69,31 persen dan Kecamatan Kemuning 69,06 persen.

Sebaliknya, sejumlah OPD masih mencatat realisasi di bawah 40 persen. Dinas Komunikasi dan Informatika berada di angka 37,17 persen, BKPSDM 37,02 persen, BPBD 33,86 persen, Dinas Kepemudaan dan Olahraga 28,64 persen, serta Dinas Perkimtam 23,97 persen.

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasinya hingga 29 September mencapai Rp1,2 triliun atau 61,25 persen dari target Rp1,96 triliun.

Ahmad menyebut posisi kas daerah saat ini sekitar Rp330 miliar. Namun, angka tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan keseluruhan dana pemerintah daerah karena masih terdapat anggaran yang berada di luar kas daerah.

Dana tersebut antara lain BOSP di sekolah, dana BLUD pada rumah sakit dan puskesmas, serta Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GUP) pada perangkat daerah.

BPKAD juga menyoroti pola penyerapan anggaran yang cenderung rendah pada awal tahun kemudian meningkat menjelang akhir tahun.

"Triwulan satu biasanya slow living, triwulan empat hard living. Itu yang ingin didorong pimpinan supaya ditransformasi menjadi percepatan," ujar Ahmad.

Menurutnya, rendahnya realisasi pada periode tertentu dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya pelaksanaan belanja rutin dan kegiatan kontraktual yang membutuhkan proses pengadaan, penyesuaian regulasi serta pedoman, hingga sejumlah kendala nonteknis.

Memasuki Oktober hingga Desember, seluruh OPD diminta mempercepat pelaksanaan kegiatan dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran sekaligus mengantisipasi munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada akhir tahun.

BPKAD juga mendorong penyederhanaan proses birokrasi agar pelaksanaan program pemerintah daerah dapat berjalan lebih cepat pada periode berikutnya.