Tak Perlu Operasi Rumit, Menkopolhukam Tekankan Peran Warga Jadi Kunci Tekan Karhutla

AKURAT.CO SUMSEL Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai tidak selalu membutuhkan operasi besar dan kompleks.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Djamari Chaniago, menegaskan bahwa peran aktif masyarakat justru menjadi kunci utama dalam mencegah meluasnya kebakaran.

Hal tersebut disampaikannya saat berada di Palembang, Rabu (6/5/2026). Ia menekankan pentingnya deteksi dini yang bersumber dari masyarakat di tingkat bawah.

“Ketika api mulai terlihat, sekecil apa pun itu, biasanya informasi pertama datang dari masyarakat dan aparat di daerah. Itu yang paling penting,” ujarnya.

Menurut Djamari, jaringan masyarakat seperti petani, perangkat desa, hingga unsur kewilayahan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis sebagai garda terdepan.

Mereka tidak dituntut memiliki kemampuan teknis khusus, melainkan cukup sigap melaporkan setiap indikasi kebakaran.

“Tidak perlu operasi intelijen yang rumit. Yang penting jaringan masyarakat ini berjalan dan cepat memberikan informasi,” katanya.

Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat bahkan bisa membantu penanganan awal sebelum api meluas. Dengan respons cepat, potensi kebakaran besar dapat ditekan sejak dini.

Baca Juga: Siaga Karhutla 2026, Pemprov Perkuat Tim hingga Tingkat Kabupaten/Kota di Sumsel

Pemerintah pun mengingatkan agar tren penurunan karhutla yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir tidak membuat semua pihak lengah. Upaya pencegahan harus tetap konsisten agar angka kebakaran bisa ditekan hingga titik terendah.

“Kita dorong terus sampai serendah mungkin. Tapi jangan sampai merasa puas, karena ini adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyoroti pentingnya penguatan peran Masyarakat Peduli Api (MPA) yang telah tersebar di berbagai daerah. Kelompok ini dinilai efektif dalam membantu deteksi dini sekaligus pencegahan karhutla.

Ia juga menegaskan bahwa penegakan hukum tetap menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Aparat TNI, Polri, hingga kejaksaan diminta bertindak tegas jika ditemukan unsur pidana, terutama praktik pembakaran lahan.

“Selama masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, insyaallah karhutla bisa terus ditekan,” ujarnya.

Raja Juli turut mengungkapkan bahwa tren karhutla menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Pada 2015, luas kebakaran sempat mencapai 2,6 juta hektare, kemudian turun menjadi 1,6 juta hektare pada 2019, 1,1 juta hektare pada 2023, dan kembali menurun menjadi 376 ribu hektare pada 2024.

Menurutnya, penurunan tersebut tidak lepas dari semakin solidnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Koordinasi yang semakin baik menjadi kunci kenapa penanganan karhutla terus membaik,” tandasnya.