Siaga Karhutla 2026, Pemprov Perkuat Tim hingga Tingkat Kabupaten/Kota di Sumsel

AKURAT.CO SUMSEL Menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta potensi cuaca ekstrem pada 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) memperkuat kesiapsiagaan secara menyeluruh.

Langkah ini ditandai melalui apel kesiapsiagaan yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Djamari Chaniago, didampingi Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru.

Dalam arahannya, Djamari menegaskan bahwa reaktivasi desk karhutla menjadi pembeda utama pada tahun ini.

Upaya tersebut bertujuan memperkuat sinergi antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga dunia usaha dalam pencegahan, penanggulangan, penegakan hukum, serta pemulihan pasca-karhutla.

“Presiden memberikan perhatian besar terhadap penanganan karhutla. Capaian yang sudah diraih harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Kita tidak boleh lengah,” tegasnya, Rabu (6/5/2026).

Ia juga menyoroti Sumatera Selatan sebagai wilayah strategis dengan tingkat kerawanan tinggi, mengingat karakteristik lahan gambut, luasnya area perkebunan, serta riwayat kebakaran yang berulang.

Meski demikian, tren karhutla di Sumsel menunjukkan penurunan signifikan. Luas kebakaran tercatat menurun dari 15.422 hektare pada 2024 menjadi 5.939 hektare di 2025, dan hanya sekitar 79 hektare pada periode Januari hingga April 2026.

“Penurunan ini patut disyukuri, tetapi tidak boleh membuat kita terlena. Justru harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih disiplin dan terpadu,” ujarnya.

Berdasarkan data BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan memasuki musim kemarau pada April hingga Juni 2026. Khusus Sumatera Selatan, musim kemarau diprediksi mulai Mei, dengan 12 kabupaten/kota masuk kategori rawan karhutla.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta memastikan seluruh perangkat kesiapsiagaan berjalan optimal, mulai dari operasional posko siaga, kesiapan personel dan peralatan, ketersediaan sumber air, hingga sistem komando lapangan yang efektif.

Selain itu, integrasi data serta pelaporan cepat menjadi kunci utama dalam penanganan titik panas (hotspot).

Djamari juga menekankan pentingnya peran dunia usaha agar turut bertanggung jawab dalam pencegahan karhutla di wilayah operasional masing-masing.

“Dunia usaha harus menjadi bagian dari solusi, bukan sumber persoalan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah pusat turut menyalurkan bantuan awal penanggulangan karhutla senilai Rp2,8 miliar. Bantuan tersebut berupa motor trail pemadam, mesin pompa, serta perlengkapan pelindung diri bagi personel.

Apel kesiapsiagaan ditutup dengan simulasi pemadaman karhutla secara terintegrasi, sebagai bentuk kesiapan seluruh elemen dalam menghadapi musim kemarau 2026 secara lebih cepat, tanggap, dan terpadu.