Kendalikan Inflasi, Pemprov Sumsel Rancang Program Pembelian Beras oleh ASN

AKURAT.CO SUMSEL Pemprov Sumsel terus berupaya dalam pengendalian inflasi. Kali ini, Pemprov Sumsel sedang merancang program pembelian beras oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.

Langkah ini dirancang untuk memanfaatkan surplus produksi beras di Sumsel, yang mencapai sekitar 780 ribu ton, sebelum beras tersebut didistribusikan ke luar wilayah.

Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Sumsel, Basyaruddin Akhmad, menjelaskan bahwa hampir 90% dari surplus beras tersebut saat ini didistribusikan ke Jambi, Jakarta, dan Jawa.

"Tujuan program baru ini untuk memanfaatkan surplus beras kita dengan lebih efisien dan mengurangi aliran beras keluar dari Sumsel. Dengan demikian, distribusi beras lokal akan lebih terkontrol," ujar Basyaruddin, Rabu (7/8/2024).

Program pembelian beras ini akan melibatkan sekitar 53.075 ASN dari delapan pemerintah daerah di Sumsel, termasuk Pemprov Sumsel, Palembang, dan beberapa kabupaten lainnya.

Rinciannya meliputi Pemprov Sumsel sebanyak 12 ribu ASN, Palembang 18 ribu, Ogan Komering Ilir 6 ribu, Muara Enim 6 ribu, Lubuklinggau 3 ribu, Musi Banyuasin 8 ribu, Musi Rawas 5 ribu, dan Musi Rawas Utara 1 ribu.

Penyaluran beras diproyeksikan mencapai 6.213 ton per tahun, dengan masing-masing ASN mendapatkan alokasi 10 kilogram per bulan.

Alokasi beras yang direncanakan mencapai 6.213 ton per tahun, dengan asumsi setiap ASN mendapatkan 10 kilogram beras per bulan.

"Melalui program ini, kami juga berharap dapat menekan inflasi beras dengan memastikan bahwa Bulog membeli beras langsung dari petani, mengurangi kebutuhan untuk pembelian di pasar," tambah Basyaruddin.

Sementara, Kepala Perum BULOG Kantor Wilayah Sumsel dan Babel, Elis Nurhayatin, menyebutkan bahwa program ini akan mengurangi permintaan beras di pasar.

"Dengan ASN membeli langsung dari BULOG, permintaan di pasar akan berkurang, yang dapat membantu menstabilkan harga beras," jelas Elis.

Elis juga menjelaskan proses implementasi program ini. Dimulai dengan himbauan dari Pj Gubernur Sumsel, ASN akan diminta untuk membuat pernyataan minat membeli beras dari BULOG.

Baca Juga: Pilu! Sempat minta Tolong, Penyandang Disabilitas Meninggal Dunia Akibat Kebakaran di Muara Enim

Selanjutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BULOG dan mengajukan permintaan beras setiap bulan sesuai kebutuhan yang dapat berubah-ubah.

"Ini adalah proses penting untuk memastikan kualitas dan kestabilan pasokan beras. Setelah pengajuan, OPD akan melakukan pembayaran, dan BULOG akan memeriksa kualitas beras sebelum didistribusikan," ungkapnya. (Kurnia)