Jokowi Ingatkan KPU Soal Tantangan Pilkada Serentak 2024

AKURAT.CO SUMSEL Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan penting kepada jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak 2024.

Jokowi menekankan bahwa Pilkada Serentak 2024, yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024, akan menghadapi tantangan yang tidak kalah rumit dibandingkan Pemilu Serentak 2024 yang telah digelar pada Februari lalu.

"Untuk pertama kalinya, pemilihan serentak akan diadakan di 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi dengan jumlah pemilih 203 juta, atau 203.920.554," ujar Jokowi, Selasa (20/8/2024).

Jokowi mengingatkan pentingnya tidak mengulangi masalah-masalah yang terjadi di masa lalu, seperti pendaftaran pemilih yang tidak akurat atau adanya data ganda. Masalah lain yang disoroti adalah distribusi dan penyimpanan logistik, serta potensi kekurangan logistik.

Masalah pelaksanaan pemungutan suara juga menjadi perhatian, termasuk kerusakan alat dan surat suara serta gangguan keamanan. Jokowi menekankan perlunya perhatian serius terhadap keamanan dan kesehatan selama proses pemilu serta pentingnya sosialisasi yang efektif.

Selain itu, Jokowi mengingatkan tentang pentingnya akurasi dalam proses penghitungan suara, baik dari segi kesalahan manusia maupun sistem IT.

Baca Juga: Presiden Jokowi Umumkan Kenaikan Tunjangan Insentif KPU Sebesar 50 Persen

Dia juga menekankan perlunya peningkatan fungsi pengawasan, dengan penempatan pengawas independen yang netral dan penggunaan teknologi yang kredibel untuk meningkatkan transparansi.

Jokowi menggarisbawahi pentingnya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah kecurangan dan menegakkan hukum terhadap praktik money politics. Ia menyadari bahwa tugas ini memerlukan kerja sama yang erat antara KPU, Bawaslu, DKPP, dan berbagai elemen masyarakat.

"Dengan pengalaman yang cukup saya percaya kepada KPU. Namun, kita harus tetap waspada dan terus meningkatkan kapasitas teknis serta menciptakan inovasi agar Pilkada semakin berkualitas, dan proses serta hasilnya memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat," tegas Jokowi.

Presiden Jokowi menutup arahannya dengan menegaskan bahwa KPU adalah pengawal utama kualitas demokrasi elektoral. Dia meminta agar KPU melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, kehormatan, dan integritas. (Kurnia)