Ahmad Doli Bantah Isu Munaslub Golkar, Tegaskan Tak Berniat Gantikan Bahlil

AKURAT.CO SUMSEL Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang dikabarkan akan digelar pada 29 November 2026 mendapat bantahan dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia.

Doli menegaskan kabar tersebut tidak benar. Ia juga membantah poster digital yang beredar di media sosial dan mencantumkan namanya sebagai calon Ketua Umum Golkar untuk menggantikan Bahlil Lahadalia.

"Saya tidak ada kaitannya, bahkan tidak tahu-menahu soal penyebaran isu tersebut," kata Doli kepada wartawan, Sabtu (7/11/2026).

Poster yang beredar itu memuat foto Doli dengan keterangan rencana Munaslub di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Poster tersebut juga menyertakan slogan "Selamatkan Partai Golkar dari Gank Solo".

Menanggapi kabar tersebut, Doli menegaskan hubungannya dengan Bahlil selama ini berjalan baik. Ia menyebut keduanya tetap bersinergi dalam menjalankan roda organisasi partai.

Baca Juga: Sewa Kendaraan Dinas, Pemkot Palembang Sebut Pangkas Anggaran Rp17 Miliar

Menurut mantan Ketua Komisi II DPR RI itu, dirinya selalu menghormati kepemimpinan partai dan berpegang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta fatsun politik Golkar.

"Selama ini, saya mempunyai hubungan yang baik, harmonis, sinergi, produktif dan saling menghormati dalam urusan mengelola partai, apalagi secara pribadi dengan Saudara Bahlil Lahadalia," ujarnya.

Lebih jauh, Doli menduga ada pihak dari internal partai yang sengaja menyebarkan isu tersebut untuk menciptakan kegaduhan. Ia mengaku telah mengetahui pihak-pihak yang diduga berada di balik kemunculan rumor Munaslub.

"Saya sudah dapat mendeteksi pihak-pihak 'komprador' tersebut, yang berasal dari dalam internal kami sendiri. Dan saya mau sampaikan kepada kalian, jangan ganggu Golkar dengan agenda-agenda kerdil kalian," tegasnya.

Di tengah beredarnya isu tersebut, Doli menyatakan Partai Golkar seharusnya tetap fokus pada persoalan yang lebih besar, termasuk menjaga stabilitas negara.

Ia menyinggung dugaan upaya penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang belakangan menjadi sorotan. Menurutnya, Golkar harus menunjukkan komitmen untuk mengawal Presiden.

"Golkar harus berada di depan menjaga dan mengawal Presiden, sebagai komitmen konstitusionalnya terhadap negara. Dan saya sebagai kader Golkar akan berada di garda depan untuk itu," pungkasnya.