Aksi Unjuk Rasa Warnai Konferda PGRI Sumsel, Zulinto Tegaskan Proses Pemilihan Sesuai Aturan

AKURAT.CO SUMSEL Puluhan orang dari berbagai organisasi menggelar aksi unjuk rasa saat Konferensi Daerah (Konferda) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatera Selatan (Sumsel) yang berlangsung di Hotel Beston Palembang, Sabtu (28/12/2024).

Unjuk rasa ini meminta transparansi dan menuding adanya pelanggaran dalam proses pemilihan Ketua PGRI Sumsel periode 2024-2029.

Koordinator Aksi, Aridiwal mengungkapkan ada kecurangan yang terjadi saat awal persiapan pemilihan Ketua PGRI yang baru.

"Kami merasa kecewa karena menduga adanya penyimpangan administrasi dan cacat hukum. Seharusnya, seorang pendidik menjadi teladan dalam menjunjung tinggi integritas, nilai yang semestinya dimiliki oleh setiap insan pendidikan," kata Aridiwal.

Namun massa aksi tidak ditemui oleh Ketua PGRI Sumsel baru, sehingga mereka hendak memaksa masuk ke dalam hotel.

"Kami menduga ada kongkalikong antara demesioner dengan yang baru. Itulah kami meminta kepada PGRI baru untuk membatalkan SK Pemilihan Kepemimpinan yang baru," ujar Aridiwal.

Lanjutnya mengaku, Massa aksi menuntut supaya bisa berdiskusi terkait pemilihan Ketua PGRI Sumsel baru.

"Harus kita recall, karena jika terpilih menjadi ketua karena adanya cacat administrasi," ungkap Aridiwal.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua PGRI Sumsel, Ahmad Zulinto menegaskan bahwa proses pemilihan pengurus baru periode 2024-2029 sudah berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Baca Juga: Jelang Tahun Baru, Harga Cabai Merah Keriting di Palembang Tembus Rp 60 Ribu Per Kilo

"Konferda lima tahunan ini memilih pengurus baru, dengan semua tahapan, termasuk laporan pertanggungjawaban, diterima tanpa catatan oleh 17 kabupaten/kota, membuktikan proses transparan dan sesuai aturan," ujar Zulinto.

Ia juga membantah tudingan bahwa konferensi ini tidak sesuai prosedur. Zulinto menegaskan bahwa Pengurus Besar PGRI hadir langsung untuk mengawasi jalannya konferensi.

"Proses pemilihan berlangsung terbuka dan independen. Kabupaten/kota bebas mengajukan satu atau lebih calon sesuai kebutuhan mereka. Semua berjalan sesuai mekanisme organisasi," jelasnya.

Zulinto menjelaskan bahwa aklamasi dalam pemilihan adalah hal yang wajar jika hanya ada satu calon yang diajukan oleh kabupaten/kota. Hal ini juga tidak melanggar AD/ART PGRI.

Menurutnya, pemilihan Ketua PGRI Sumsel menekankan pentingnya pengalaman organisasi. Kandidat harus memenuhi syarat, termasuk pernah menjabat minimal dua tingkat di bawah posisi yang diincar dan memberikan kontribusi nyata bagi organisasi.

"Kami mengutamakan kader terbaik yang dapat menyelesaikan permasalahan guru, bukan sosok yang muncul tanpa memberikan kontribusi nyata," tegasnya.

Zulinto mempertanyakan representasi massa aksi yang melakukan demo di depan hotel.

"Di Palembang saja ada lebih dari 20.000 guru, sementara di Sumsel jumlahnya mencapai hampir 200.000, baik negeri maupun swasta. Tidak ada satu pun guru yang merasa terwakili oleh aksi mereka," bebernya.

Ia juga menyesalkan tindakan sekelompok pihak yang dinilainya tidak bertanggung jawab. Menurutnya, PGRI akan terus berfokus pada perjuangan untuk kesejahteraan guru dan tidak akan terganggu oleh aksi semacam itu.

"PGRI selalu memperjuangkan hak dan kesejahteraan guru. Kami akan terus bekerja untuk para guru dan tidak terpengaruh oleh gangguan seperti ini," pungkasnya. (Deny Wahyudi)