Herman Deru Ancam Sikat Kendaraan Mewah dan Dinas yang ‘Nyamar’ Isi Solar Subsidi

AKURAT.CO SUMSEL Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, menyatakan perang terhadap praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi.

Ia menegaskan bahwa jatah subsidi tersebut harus secara eksklusif diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak, yaitu kendaraan umum berplat kuning dan angkutan niaga.

Penegasan keras ini disampaikan Herman Deru, Jumat (21/11/2025), sebagai respons atas maraknya kendaraan mewah dan kendaraan dinas yang curang dengan cara memodifikasi plat nomor demi menikmati harga subsidi. 

Gubernur Herman Deru menekankan bahwa solar bersubsidi adalah fasilitas negara yang ditujukan untuk sektor transportasi publik dan niaga demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat kecil.

"Solar subsidi itu diperuntukkan untuk kendaraan umum, kendaraan plat kuning, niaga. Bukan untuk kendaraan mewah,” tegas Herman Deru.

Ia secara spesifik menyoroti dan meminta penghentian praktik pengisian subsidi oleh kendaraan dinas yang sering mengganti plat merah menjadi plat hitam (plat ganda).

“Jangan seperti plat merah yang sering mengisi subsidi dengan mengganti plat hitam. Berhentilah. Mobil mewah tidak usah mengambil subsidi, kasihan yang berhak,” ujarnya.

Baca Juga: Hanya Gara-gara Air Ledeng, IRT di Kertapati Diancam Tetangga dengan Pisau

Menurut Herman Deru, praktik kecurangan ini tidak hanya merugikan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjadi pemicu utama kemacetan dan antrean panjang yang mengular di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). 

Herman Deru membantah isu kelangkaan solar. Ia memastikan bahwa kendaraan pribadi tidak akan kekurangan pasokan karena tersedia pilihan solar non-subsidi di SPBU.

“Bukan solar ditutup, tapi diprioritaskan untuk mobil niaga. Kendaraan pribadi ada Dexlite dan Pertamina Dex,” jelasnya, mengarahkan pemilik kendaraan non-niaga untuk menggunakan BBM sesuai peruntukannya.

Menariknya, di tengah polemik distribusi ini, Gubernur Herman Deru justru mengungkap bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel tidak mengurangi kuota solar subsidi. Bahkan, ia telah mengajukan permintaan peningkatan alokasi solar kepada SKK Migas hingga dua kali lipat.

“Saya minta dua kali lipat, dari realisasi 600 kiloliter per tahun menjadi 1,2 juta. Tapi mereka tetap perlu melihat proporsinya,” tutupnya.