Puan Minta Publik Tak Berspekulasi soal Isu Gibran Mundur, Tegaskan Masih Wapres

AKURAT.CO SUMSEL Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai isu kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.

Ia mengingatkan agar dinamika politik yang belum memiliki kepastian tidak sampai memicu keresahan di tengah masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat ditanya mengenai kemungkinan Gibran mundur, termasuk mekanisme yang akan ditempuh DPR jika skenario tersebut benar-benar terjadi.

Namun, Puan memilih tidak menanggapi lebih jauh kemungkinan tersebut. Menurutnya, semua pihak sebaiknya menyikapi perkembangan politik dengan tenang dan tidak membangun asumsi atas sesuatu yang belum terjadi.

"Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat," ujar Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Usai konferensi pers, Puan kembali mendapat pertanyaan mengenai pandangan pribadinya apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.

Ia kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perkembangan terkait kemungkinan tersebut. Gibran juga masih menjalankan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

"Ya sekarang belum ada apa-apa, Pak Wapres Mas Gibran masih Wapres," kata Puan singkat.

Baca Juga: Jakarta Dikepung 74 Demo Hari Ini, Bawa 5 Tuntutan dari Lingkungan Sampai Lapangan Pekerjaan

Isu kemungkinan pengunduran diri Gibran mencuat di tengah polemik dokumen pendidikannya yang turut memunculkan wacana penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR.

Sebelumnya, beredar informasi yang menyebut Gibran akan mengundurkan diri apabila DPR menyepakati dimulainya proses pemakzulan terhadap dirinya.

Meski demikian, informasi tersebut disebut bersumber dari pihak pemerintahan dan belum disertai pernyataan resmi dari Gibran.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mengungkapkan bahwa delapan fraksi di DPR secara informal mulai mengarah pada penggunaan hak menyatakan pendapat.

Wacana tersebut menguat setelah Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah.

Meski demikian, perkembangan politik tersebut belum mengubah posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Puan pun meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai kemungkinan yang belum terjadi.