MUI Tetapkan Vape Haram, Penggunaan hingga Jual Belinya Dilarang

AKURAT.CO SUMSEL Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan ketetapan baru terkait penggunaan rokok elektrik atau vape. Melalui Komisi Fatwa, MUI menetapkan bahwa penggunaan vape hukumnya haram, termasuk aktivitas memproduksi hingga memperjualbelikannya.

Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa itu ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026).

Dalam pertimbangannya, MUI menilai rokok elektrik memiliki sejumlah risiko yang tidak bisa diabaikan. Penggunaan vape dinilai dapat membahayakan kesehatan, menimbulkan kerusakan lingkungan, serta berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.

Tidak hanya mengatur hukum bagi penggunanya, MUI juga memasukkan kegiatan produksi dan perdagangan rokok elektrik sebagai perbuatan yang diharamkan.

MUI Soroti Bahaya Nikotin dalam Vape

Dalam fatwa tersebut, MUI menjelaskan rokok elektrik sebagai perangkat yang menggunakan tenaga baterai atau sumber energi lain untuk memanaskan cairan tertentu hingga menghasilkan aerosol yang kemudian dihirup.

Cairan tersebut dapat mengandung berbagai bahan, seperti nikotin, gliserin, serta zat tambahan perasa.

MUI secara khusus menyoroti kandungan nikotin yang terdapat dalam sejumlah produk rokok elektrik. Zat tersebut merupakan senyawa alkaloid yang dapat ditemukan secara alami pada tanaman tembakau maupun dihasilkan melalui proses sintesis.

Nikotin memiliki efek terhadap sistem saraf dan bersifat adiktif. Penggunaannya juga dinilai dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan.

Baca Juga: Polrestabes Palembang Larang Anggota dan ASN Polri Gunakan Vape, Pelanggar Terancam Sanksi

Selain risiko ketergantungan, perangkat vape juga menjadi perhatian karena berpotensi disalahgunakan untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat terlarang lainnya.

MUI Minta Pemerintah Segera Atur Larangan Vape

Tidak berhenti pada penetapan hukum keagamaan, MUI turut menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik.

Salah satu rekomendasinya adalah meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang secara khusus mengatur pelarangan vape beserta ketentuan sanksinya.

MUI juga mendorong pemerintah memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga agar pengendalian peredaran rokok elektrik dapat dilakukan secara terpadu.

Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan pelarangan penggunaan vape dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) didorong memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik. Pengawasan tersebut juga perlu diperkuat melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.

MUI turut meminta Kementerian Perindustrian mengevaluasi perizinan industri vape. Adapun Kementerian Keuangan direkomendasikan meninjau kebijakan fiskal dengan mengutamakan aspek kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.

Masyarakat Diimbau Jauhi Vape

MUI juga mengajak organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, serta keluarga untuk memperluas edukasi mengenai hukum penggunaan rokok elektrik dan berbagai risiko yang ditimbulkannya.

Masyarakat diharapkan tidak menggunakan vape serta ikut melindungi anak-anak dan kalangan remaja dari paparan nikotin maupun potensi ketergantungan.

Baca Juga: Surat Edaran Kapolri Terbit, Polisi di Sumsel Dilarang Gunakan Vape Kapan Saja

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan. MUI juga mengimbau seluruh pihak ikut menyebarluaskan ketetapan tersebut agar diketahui umat Islam dan masyarakat luas.