Regulasi Tak Kunjung Terbit, Penetapan UMP Sumsel 2026 Terancam Molor

Baca Juga: Banjir Sumatra Pasokan Bawang dan Cabai ke Palembang Terhambat, Pemkot Cari Solusi

Regulasi yang dijanjikan akan keluar pada akhir November atau awal Desember ternyata tidak terealisasi. Cecep menilai bahwa agenda penetapan upah minimum yang rutin dilakukan setiap tahun ini selalu tertunda.

Menurutnya, penundaan regulasi ini terkesan tidak lazim, apalagi acuan penetapan upah seharusnya sudah jelas, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 168/2025.

"Regulasi selalu mepet-mepet, apalagi tahun 2025 ini. Ini sudah minggu kedua (Desember), tapi regulasi penetapan upah 2026 belum jelas. Sepertinya, pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker RI tidak siap," ungkapnya.

Cecep mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan regulasi Upah 2026, mengingat waktu semakin mendekati libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kegelisahan terkait tarik ulur regulasi ini tidak hanya terjadi di Sumsel, tetapi juga dirasakan oleh dewan pengupahan perwakilan pekerja/buruh dari daerah lain dan bahkan Dewan Pengupahan Nasional.

Penundaan pembahasan upah di tingkat provinsi ini dikhawatirkan akan berdampak domino pada penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang prosesnya dilakukan setelah UMP ditetapkan.

"Kalau target pemerintah pusat sebelum 31 Desember. Jadi saya bisa katakan ini ada-ada saja," pungkas Cecep.