PSU Empat Lawang Butuh Rp32 Miliar, Pemprov Sumsel Siap Backup Pendanaan

AKURAT.CO SUMSEL Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan memastikan akan menutup kekurangan dana untuk pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Empat Lawang yang dijadwalkan berlangsung pada 19 April 2025.

Hal ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru (HD), yang menekankan pentingnya kesiapan anggaran guna menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

"Kita sudah rapat membahas PSU yang menjadi ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK). Penyelenggara harus menyiapkan ini dengan baik agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penyelenggara tetap terjaga," ujar Herman Deru di Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (11/3).

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai aspek kesiapan PSU, termasuk logistik dan pengamanan yang menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah Kabupaten, serta TNI-Polri. Sementara itu, peran Pemprov Sumsel adalah memastikan pendanaan tetap berjalan lancar.

Herman Deru mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk PSU Empat Lawang mencapai Rp36 miliar, sedangkan dana yang masih tersedia di Kabupaten sekitar Rp6 miliar. Pemkab telah mengajukan permohonan percepatan dana bagi hasil untuk menutupi kekurangan tersebut.

"Menurut arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), efisiensi anggaran harus diutamakan di tingkat kabupaten. Jika tidak mampu, baru ditopang oleh provinsi, dan kalau masih kurang, baru meminta bantuan dari pemerintah pusat. Kita berharap PSU ini bisa berjalan tanpa perlu melibatkan pemerintah pusat. Pemprov siap backup sesuai kebutuhan," jelasnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumsel, Al Fajri, merinci bahwa kebutuhan dana PSU mencapai Rp32,03 miliar. Dana tersebut mencakup kebutuhan beberapa instansi, di antaranya:

Kebutuhan dana untuk pelaksanaan PSU Empat Lawang mencakup beberapa instansi, di antaranya KPU yang membutuhkan Rp15,7 miliar dengan dana tersedia sebesar Rp6,67 miliar, sehingga masih terdapat kekurangan Rp9,03 miliar.

Bawaslu membutuhkan Rp8,6 miliar, sementara dana yang tersedia hanya Rp5,6 miliar, sehingga masih kurang Rp2,9 miliar.

Untuk TNI, kebutuhan dana mencapai Rp2,4 miliar, namun seluruh anggaran sebelumnya telah habis. Sementara itu, Polri memerlukan Rp20,9 miliar, tetapi dana yang tersedia hanya Rp3,4 miliar, sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp17,5 miliar.

Dari dana bagi hasil yang dialokasikan, tersisa sekitar Rp14 miliar. Jika ditambahkan dengan saldo dari Pemkab, maka total dana yang tersedia mencapai Rp21 miliar. Kekurangan sekitar Rp11 miliar akan ditutup oleh Pemprov Sumsel.

"Pemprov Sumsel akan menutupi kekurangan dana, salah satunya dengan memanfaatkan sisa anggaran dari Pilgub sebelumnya. Dengan langkah ini, pendanaan untuk PSU Empat Lawang telah dipastikan aman," tutur Al Fajri.