Belanja Negara di Sumsel 2025 Capai Rp48,2 Triliun, Namun Melambat Akibat Efisiensi Anggaran

AKURAT.CO SUMSEL Kinerja belanja negara di Provinsi Sumatra Selatan sepanjang tahun 2025 tercatat melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp48,2 triliun atau sekitar 95,3 persen dari target yang ditetapkan.

Meski hampir menyentuh target, capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 8,85 persen secara tahunan (year on year/YoY).

Kepala Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Rahmadi Murwanto, mengatakan perlambatan realisasi belanja negara tersebut dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat pada awal tahun 2025.

Menurut Rahmadi, belanja negara di Sumsel terdiri dari dua komponen utama, yakni belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah (TKD).

“Efisiensi anggaran pada awal tahun membuat realisasi belanja pemerintah pusat, terutama belanja barang dan belanja modal, sempat tertahan,” ujar Rahmadi, Senin (16/3/2026).

Baca Juga: Bocah 8 Tahun di Palembang Tewas Jatuh dari Lantai 2 Masjid, Tubuh Tertancap Pagar

Ia menjelaskan, realisasi belanja pemerintah pusat di Sumsel sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp14,4 triliun. Angka tersebut mengalami kontraksi cukup dalam, yakni sebesar 26,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain faktor efisiensi anggaran, penurunan tersebut juga dipengaruhi tidak adanya agenda besar seperti Pemilu maupun Pilkada yang sebelumnya digelar pada 2024.

“Pada 2025 tidak ada kegiatan pemilu maupun pilkada seperti tahun sebelumnya yang biasanya turut mendorong belanja pemerintah pusat di daerah,” katanya.

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah (TKD) di Sumsel sepanjang 2025 mencapai Rp33,7 triliun atau sekitar 96,53 persen dari pagu yang telah ditetapkan.

Baca Juga: Bus AKAP Jakarta–Padang Terjun ke Jurang di Lahat, 1 Penumpang Tewas dan Belasan Luka

Meski belum mencapai 100 persen, angka tersebut masih menunjukkan kinerja positif karena mengalami peningkatan sebesar 2,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Rahmadi mengatakan perubahan prioritas belanja pemerintah juga turut memengaruhi kecepatan realisasi anggaran di berbagai satuan kerja di daerah.

“Perubahan prioritas membuat realisasi belanja pemerintah pusat di beberapa satuan kerja sempat melambat. Namun pemerintah tetap menyalurkan TKD dalam jumlah besar sehingga secara keseluruhan belanja negara masih relatif terjaga,” jelasnya.

Ia menambahkan, percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk mendorong penyerapan anggaran di daerah.

Beberapa program prioritas nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), belum berjalan secara luas. Sementara pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga masih dalam tahap awal.

“Anggaran sudah diarahkan untuk mendukung program prioritas, tetapi implementasinya di lapangan masih membutuhkan waktu,” pungkasnya.

Secara rinci, belanja pemerintah pusat di Sumsel pada 2025 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp6,59 triliun, belanja barang Rp6,21 triliun, belanja modal Rp1,65 triliun, serta belanja bantuan sosial Rp27,9 miliar.

Baca Juga: Modus Beli Rokok, Jambret Gasak Kalung Emas Rp30 Juta Milik Penjaga Warung di Jakabaring

Sementara alokasi transfer ke daerah meliputi dana bagi hasil Rp12,2 triliun, dana alokasi umum Rp13,8 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp413 miliar, DAK nonfisik Rp4,95 triliun, dana desa Rp2,27 triliun, serta insentif fiskal sebesar Rp85,6 miliar.