APBN Sumsel Defisit Rp20,78 Triliun, Pajak Masih Jadi Penopang Utama

AKURAT.CO SUMSEL Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumatra Selatan (Sumsel) hingga Agustus 2025 masih mencatat defisit cukup lebar.

Berdasarkan laporan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, pendapatan negara baru terkumpul Rp9,13 triliun atau 51,04% dari target, sementara realisasi belanja sudah mencapai Rp29,91 triliun atau 58,67% dari pagu.

Dengan capaian tersebut, APBN Sumsel mengalami defisit sebesar Rp20,78 triliun. Angka ini setara dengan 227,7% dari pendapatan negara, serta sekitar 69,4% dari total belanja yang digelontorkan pemerintah pusat di wilayah ini.

Kepala Kanwil DJPb Sumsel, Rahmadi Murwanto, menjelaskan bahwa meskipun defisit melebar, pertumbuhan pendapatan negara masih mencatat kenaikan 4,40% year on year (yoy).

“Kenaikan penerimaan utamanya berasal dari pajak, yang hingga Agustus tercatat Rp7,05 triliun atau 46,36% dari target,” ungkap Rahmadi dalam keterangan tertulis, Jumat (3/10/2025).

Menurutnya, penerimaan pajak tersebut ditopang oleh setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, khususnya dari sektor komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet.

Selain itu, penerimaan kepabeanan dan cukai turut memberi dorongan dengan capaian Rp300,77 miliar atau 116,53% dari target. “Penerimaan bea keluar atas ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya menjadi kontributor terbesar,” tambahnya.

Di sisi belanja, alokasi di Sumsel terbagi atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp7,47 triliun (47,87%) yang masih didominasi belanja pegawai, serta belanja barang dan modal yang terpengaruh kebijakan efisiensi anggaran.

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp22,44 triliun atau 63,44% dari total sasaran tahun ini. TKD terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp9,27 triliun, disusul Dana Bagi Hasil (DBH) Rp7,89 triliun, DAK Non Fisik Rp3,18 triliun, Dana Desa Rp1,92 triliun, serta dana insentif Rp55,95 miliar.