Garis Kemiskinan Sumsel Maret 2026 Capai Rp628 Ribu per Kapita, Kebutuhan Makanan Masih Dominan

AKURAT.CO SUMSEL Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan mencatat garis kemiskinan di provinsi ini pada Maret 2026 mencapai Rp628.228 per kapita per bulan.

Nilai tersebut menjadi acuan untuk menentukan apakah seseorang tergolong miskin berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan.

Berdasarkan data BPS, garis kemiskinan gabungan perkotaan dan pedesaan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar Rp471.646 per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM) sebesar Rp156.582 per kapita per bulan.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa komponen kebutuhan makanan masih menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan garis kemiskinan, yakni sekitar tiga perempat dari total nilai garis kemiskinan.

Baca Juga: Jaga Keluarga yang Dirawat, Buruh Harian Kehilangan Motor di Parkiran RSUD Bari Palembang

Di wilayah perkotaan, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp674.243 per kapita per bulan, terdiri atas kebutuhan makanan sebesar Rp505.483 dan kebutuhan nonmakanan Rp168.760.

Sementara di wilayah pedesaan, garis kemiskinan berada pada angka Rp603.188 per kapita per bulan, dengan rincian kebutuhan makanan sebesar Rp454.164 dan kebutuhan nonmakanan Rp149.024.

Perbedaan nilai garis kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan mencerminkan adanya perbedaan pola konsumsi serta biaya hidup masyarakat di masing-masing wilayah.

Biaya kebutuhan dasar di perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan pedesaan sehingga nilai garis kemiskinannya juga lebih besar.

Data garis kemiskinan ini menjadi salah satu indikator penting dalam penghitungan jumlah penduduk miskin serta menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial di Sumatera Selatan.

Sejalan dengan itu, BPS sebelumnya mencatat tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan pada Maret 2026 turun menjadi 9,50 persen atau sekitar 869,97 ribu jiwa, meski tantangan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat masih tetap menjadi perhatian pemerintah.