Tanjung Carat Jadi Topik Hangat Dalam Debat Pertama Pilgub Sumsel, Para Calon Adu Argumen Keras

AKURAT.CO SUMSEL Debat pertama Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2024 memanas dengan perdebatan hangat tentang pembangunan Pelabuhan Samudera Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin. Dengan saling sindir terkait kemajuan proyek tersebut.

Di segmen kedua debat, calon gubernur Eddy Santana (ESP) mengajukan pertanyaan kepada Mawardi mengenai rencana pembangunan pusat ekonomi baru di Sumsel. Dari sini, perdebatan sengit mengenai Pelabuhan Tanjung Carat pun muncul.

Mawardi menegaskan bahwa keberadaan pelabuhan ini akan memungkinkan ekspor sumber daya alam (SDA) Sumsel secara langsung, tanpa harus melalui pelabuhan lain seperti di Lampung.

“Dengan adanya pelabuhan ini, potensi SDA kita bisa diekspor langsung. Pelabuhan Sungai Boom Baru sudah tidak memadai karena pendangkalan Sungai Musi dan padatnya lalu lintas transportasi,” jelas Mawardi, Senin (28/10/2024) malam.

Namun, Eddy mengkritik kinerja Mawardi selama menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumsel periode 2018-2023 yang dinilai tidak cukup berupaya mempercepat pembangunan pelabuhan tersebut. Ia menegaskan bahwa hingga kini, rencana pembangunan pelabuhan masih belum jelas dan cenderung stagnan.

“Selama saya di Komisi V DPR RI, saya sudah berjuang agar anggaran dialokasikan untuk pembangunan pelabuhan ini. Sayangnya, anggaran itu batal disalurkan karena tidak ada kejelasan,” ungkap Eddy.

Sementara itu, Herman Deru, yang juga merupakan petahana, menjelaskan bahwa selama kepemimpinannya, mereka baru menetapkan kawasan lahan pelabuhan di Tanjung Carat.

Baca Juga: Debat Pertama Pilgub Sumsel Dinilai Normatif dan Monoton, Misi Mentah Tanpa Solusi Nyata

Jika terpilih kembali, ia berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di sana. Herman juga menanyakan kontribusi Eddy selama menjabat di DPR RI terkait pembangunan pelabuhan tersebut.

Eddy membantah tidak memiliki kontribusi dan menjelaskan bahwa dirinya telah mengupayakan anggaran sekitar Rp 60 miliar untuk akses jalan menuju Tanjung Carat.

Ia menyayangkan bahwa anggaran ratusan miliar yang disiapkan Kementerian Perhubungan tiba-tiba dibatalkan dan dialihkan ke Kalimantan Barat, sementara pembangunan pelabuhan di Sumsel tetap tidak jelas.

"Saya yang berada di Komisi 5 sudah mengalokasikan anggaran APBN untuk Pelabuhan Tanjung Carat pada tahun 2021. Namun, menurut pernyataan Menteri Perhubungan saat itu, gubernur sebelumnya mengatakan bahwa anggaran APBN tidak diperlukan karena akan mencari investor," katanya.

Herman menanggapi dengan menjelaskan bahwa mereka telah menjalin kerjasama dengan investor untuk membangun Pelabuhan Tanjung Carat, namun terhambat oleh sejumlah regulasi, termasuk pembebasan lahan yang berstatus milik Kementerian Kehutanan.

“Pembangunan pelabuhan adalah wewenang pemerintah pusat, bukan daerah,” ujarnya. (Kurnia)