Pengamat Politik: Petahana Gagal, Kekuatan Politik Uang dan Kedekatan Tokoh Menjadi Penentu

AKURAT.CO SUMSEL Delapan petahana di berbagai kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Sumsel) gagal mempertahankan jabatannya dalam Pilkada 2024.

Dari jumlah tersebut, tujuh petahana berstatus mantan wakil kepala daerah, sementara satu petahana yang menjabat sebagai wali kota juga kalah dalam kontestasi tersebut.

Pengamat Politik dari UIN Raden Fatah, Yulion Zalpa, menilai bahwa hasil Pilkada kali ini menunjukkan bahwa kinerja petahana bukanlah faktor penentu dalam menentukan pilihan masyarakat. Menurutnya, faktor lain seperti kedekatan dengan tokoh tertentu dan faktor kesukuan lebih dominan memengaruhi pemilih.

“Track record sebelumnya tidak terlalu signifikan bagi para pemilih. Faktor terbesar dalam menentukan pilihan masih didominasi oleh faktor pragmatis dan kedekatan tokoh serta kesukuan,” ujar Yulion, Senin (9/12/2024).

Yulion juga menyampaikan bahwa sistem demokrasi di Sumsel masih jauh dari sempurna. Ia menilai bahwa pemilih cenderung memilih calon kepala daerah tanpa melihat ide atau gagasan yang diusung. Faktor kultural dan politik uang masih menjadi pengaruh besar dalam Pilkada.

“Pilihan pemilih masih cenderung dipengaruhi oleh faktor budaya dan belum sepenuhnya rasional. Ditambah dengan maraknya politik uang, sehingga ajang Pilkada belum sampai pada level memilih pemimpin yang terbaik,” jelasnya.

Baca Juga: KPU Sumsel Akhirnya Selesaikan Rekapitulasi Suara, Ini Daftar Suara Cakada di Masing-Masing Daerah

Fenomena petahana yang menghadapi sesama petahana di Pilkada Sumsel juga menjadi perhatian. Beberapa petahana, seperti Mawardi Yahya dalam Pilgub Sumsel, Slamet di Banyuasin, dan Fitrianti di Palembang, kalah melawan mantan kepala daerah. Menurut Yulion, meskipun petahana masih memiliki kekuatan sumber daya yang besar, kekuatan mantan kepala daerah ternyata lebih dominan dalam kontestasi ini.

Di sisi lain, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) cukup tinggi. Sebanyak 1.787.078 pemilih tidak memberikan suara, sehingga partisipasi pemilih hanya mencapai 72,19 persen.

Yulion menyebutkan bahwa banyaknya masyarakat yang golput disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kondisi politik dan pilihan kandidat yang dianggap tidak memberikan solusi konkret bagi masyarakat.

“Motivasi pemilih untuk menyalurkan hak pilih kurang terlihat karena kandidat yang ada belum mampu menawarkan solusi nyata untuk masyarakat,” tutup Yulion. (Kurnia)