Prabowo Usulkan Perubahan Sistem Pilkada, Pengamat Politik Sumsel Dukung Pilkada Lewat DPRD

AKURAT.CO SUMSEL Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pandangannya mengenai perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan menyarankan agar proses pemilihan dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti yang diterapkan di negara-negara seperti Malaysia dan India. Menurutnya, sistem ini dinilai lebih efisien dalam menghemat anggaran negara.

Bagindo Togar Butar Butar, pengamat politik Sumsel menyatakan bahwa ia sangat sepakat dengan wacana pengembalian Pilkada ke sistem DPRD, yang dinilai lebih rasional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

"Kami mendukung penuh wacana ini karena dianggap rasional, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sistem Pilkada Langsung yang berlaku selama ini justru lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu seperti para pemodal, politisi oportunis, dan penyelenggara, daripada memberikan manfaat bagi rakyat," ujar Bagindo, Sabtu (21/12/2024).

Menurut Bagindo, masyarakat sudah mulai jenuh dengan sistem Pilkada Langsung yang dinilai lebih menguntungkan segelintir pihak, sementara biaya yang dikeluarkan sangat besar. Ia menambahkan bahwa anggaran triliunan yang digunakan untuk Pilkada Serentak seharusnya bisa dialokasikan untuk keperluan pembangunan yang lebih mendesak.

Baca Juga: Pj Gubernur Sumsel Dampingi Menteri Agama Resmikan Masjid Al-Abduh di Palembang

"Anggaran yang dialokasikan untuk Pilkada Serentak seharusnya bisa digunakan untuk tujuan yang lebih produktif, seperti pembangunan. Seringkali, hasil dari Pilkada Langsung tidak memenuhi ekspektasi yang diinginkan oleh masyarakat," jelas Bagindo.

Bagindo juga mengkritik persepsi yang berkembang bahwa Pilkada langsung lebih demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai kehidupan Indonesia. Ia berpendapat bahwa Pilkada lewat DPRD dapat lebih baik karena memiliki komunikasi yang lebih efektif dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

"Sistem Pilkada Langsung yang selama ini diterapkan, yang cenderung lebih mengarah pada kebebasan individu, ternyata tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai budaya yang ada di negara kita. Di Indonesia, terdapat kelompok-kelompok keterwakilan yang bisa berjalan lebih efektif dalam sistem yang lebih sesuai dengan kondisi sosial dan budaya kita," tambahnya. (Kurnia)