Bahlil Wanti-wanti Ketegangan Geopolitik Bisa Ganggu Ketahanan Energi, Minta Produksi Minyak Digenjot

AKURAT.CO SUMSEL Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengingatkan potensi gangguan terhadap ketahanan energi Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan minyak dunia dan kenaikan harga komoditas tersebut.

Menurut Bahlil, perebutan kepentingan terkait minyak berpotensi memicu ketegangan antarnegara. Bahkan, ia menyebut situasi tersebut mulai terlihat di kawasan Asia Tenggara dalam beberapa hari terakhir.

“Hati-hati, gara-gara minyak, ini bisa terjadi ketegangan di mana-mana. Terakhir beberapa hari ini juga terjadi ketegangan di kawasan Asia Tenggara. Ini bisa bahaya, berdampak sistemik, masif, dan terstruktur ini,” kata Bahlil saat membuka FOREK Hulu Migas 2026, Rabu (28/10/2026).

Meski demikian, Bahlil tidak menjelaskan secara terperinci ketegangan yang dimaksud maupun negara-negara yang terlibat.

Ia menekankan pentingnya kerja sama berbagai pihak untuk mengantisipasi dampak dinamika geopolitik terhadap pasokan dan ketahanan energi nasional.

“Jadi, ini kita betul-betul harus melakukan kolaborasi yang baik,” ujarnya.

Baca Juga: Pendaftaran KIP Kuliah 2026 Ditutup 31 Oktober, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Di tengah kenaikan harga minyak dunia dan tingginya permintaan global, Bahlil menilai Indonesia perlu mempercepat pengembangan lapangan minyak dan gas bumi (migas).

Ia meminta pemegang konsesi yang telah menyelesaikan eksplorasi serta mengantongi persetujuan rencana pengembangan lapangan atau Plan of Development (POD) segera merealisasikan proyeknya.

Menurut dia, proyek yang sudah siap dikembangkan tidak seharusnya terus tertunda. Percepatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produksi minyak nasional sekaligus memperkuat ketersediaan energi di dalam negeri.

“Bagi beberapa ibu yang sudah memegang konsesi, sudah selesai POD, tapi belum jalan-jalan, saya meminta untuk segera dieksekusi, mohon bantuannya,” kata Bahlil.

Bahlil juga menegaskan pemerintah membutuhkan peningkatan produktivitas dan lifting minyak nasional untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak pasar energi global.

Karena itu, ia meminta pemegang konsesi yang tidak mampu mengembangkan lapangan migas agar mempertimbangkan pengembalian konsesi kepada negara.

Pemerintah selanjutnya dapat menawarkan pengelolaan lapangan tersebut kepada perusahaan lain yang dinilai memiliki kemampuan untuk mempercepat pengembangan, termasuk PT Pertamina (Persero).

Bahlil menegaskan, Pertamina sebagai perusahaan milik negara juga dituntut bekerja cepat dalam meningkatkan produksi minyak nasional.

“Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat, harus cepat. Kalau tidak, sharing dengan perusahaan yang lain karena kita butuh produktivitas dan peningkatan lifting di bangsa kita,” tuturnya.