Dana Pengamanan Pilkada di Sumsel Capai Rp190,1 Miliar, Ini Rinciannya

AKURAT.CO SUMSEL Pengamanan Pilkada di Sumatera Selatan (Sumsel) membutuhkan dana sebesar Rp 190,1 miliar, dengan alokasi hibah bagi TNI sebesar Rp 54,439 miliar dan Polri sebesar Rp 135,714 miliar.

Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, menyatakan bahwa proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan Pilkada se-Sumsel telah dilakukan.

"Dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan pengamanan. Sementara NPHD untuk KPU dan Bawaslu sudah kita lakukan di November 2023 lalu," ujar Fatoni, Selasa (7/5/2024).

Pelaksanaan NPHD ini dilakukan serentak di seluruh Sumsel, dengan alokasi Rp 20 miliar untuk TNI dan Rp 51,3 miliar untuk Polri.

"NPHD untuk pengamanan juga dilakukan serentak yang juga dihadiri bupati dan wali kota se-Sumsel. Pilkada ini merupakan tanggung jawab bersama, perlu dukungan semuanya supaya pelaksanaan dan penyelenggaraannya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya," jelasnya.

Agus Fatoni juga mengimbau semua pihak untuk menjaga iklim kondusif dan menghindari konflik selama pelaksanaan Pilkada di Sumsel. Dia menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada.

Menyadari tantangan demografi di Sumsel, Agus Fatoni menekankan perlunya koordinasi yang kuat antara penyelenggara, pengawas, dan pihak keamanan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan Pilkada.

"Perlu adanya rapat koordinasi untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan sehingga langkah-langkah strategis dapat diambil," ujarnya. (Kurnia)