DPR Minta Indonesia Tegas Tolak Penangkapan Presiden Venezuela oleh AS

AKURAT.CO SUMSEL Indonesia diminta bersikap tegas menolak segala bentuk tindakan sepihak yang dinilai melanggar kedaulatan negara lain, menyusul penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, oleh militer Amerika Serikat.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan posisi Indonesia telah jelas sebagaimana tertuang dalam konstitusi, yakni mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan menolak segala bentuk pelanggaran kedaulatan negara.

“Landasan sikap Indonesia sangat tegas, yaitu mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan menentang pelanggaran kedaulatan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Senin (5/1/2026).

Menurutnya, Indonesia perlu mendorong penyelesaian kasus tersebut melalui mekanisme hukum internasional yang sah. Ia menilai jalur diplomasi dan hukum global harus menjadi prioritas agar tidak menimbulkan preseden buruk dalam hubungan antarnegara.

Baca Juga: Rekam Jejak Kepelatihan John Herdman, Punggawa Baru Timnas Indonesia Usai Gagal Lolos Piala Dunia

Untuk itu, TB Hasanuddin meminta Indonesia melalui Perwakilan Tetap RI di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersikap lebih proaktif dengan membawa persoalan ini ke forum resmi internasional.

Ia menilai langkah sepihak yang dilakukan Amerika Serikat berpotensi merusak tatanan hukum internasional dan melemahkan prinsip kedaulatan negara yang selama ini dijunjung oleh komunitas global.

“Indonesia harus ikut menjaga marwah PBB sebagai lembaga internasional yang menyelesaikan konflik secara beradab, adil, dan berbasis hukum. Ini merupakan wujud nyata dari politik luar negeri bebas dan aktif,” ujarnya.

Sebelumnya, Amerika Serikat dilaporkan melancarkan operasi militer berskala besar di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro pada Sabtu (3/1/2026) waktu setempat.

Operasi tersebut disebut mendapat persetujuan langsung dari Presiden AS Donald Trump dan dieksekusi oleh pasukan elite Delta Force. Lokasi Maduro diketahui dilacak oleh Badan Intelijen Pusat AS (CIA) yang telah memperoleh otorisasi untuk menjalankan operasi rahasia di Venezuela.

Presiden Nicolás Maduro kemudian dibawa ke Amerika Serikat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.