8 Poin Penting dalam UU Ketenagakerjaan yang Baru Disahkan DPR

AKURAT. CO SUMSEL - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi disahkan menjadi undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini.

Pengesahan dilakukan setelah pemerintah bersama DPR menyelesaikan pembahasan RUU tersebut.

Pengesahan ini menjadi babak baru setelah pemerintah dan DPR merampungkan pembahasan regulasi tersebut.

Ada delapan poin utama yang dalam Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru yang dianggap akan berdampak nyata bagi pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan aturan baru itu memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian dalam berbagai aspek ketenagakerjaan.

Yassierli kemudian membeberkan delapan poin utama dalam aturan tersebut. Berikut rangkumannya:

1. Mempertegas Perlindungan Hak Pekerja/Buruh

Aturan ini mempertegas hak pekerja melalui jaminan kesempatan dan perlakuan yang setara di seluruh aspek ketenagakerjaan.

Prinsip non-diskriminasi kini diperkuat, mulai dari proses rekrutmen, pengupahan, pengembangan karier, hingga hubungan kerja.

Tujuannya jelas: memastikan setiap pekerja mendapatkan perlakuan yang adil, bermartabat, dan setara di lingkungan kerja

2. Transparansi Informasi Pasar Kerja

Kedua, perlindungan bagi pencari kerja ditingkatkan melalui transparansi informasi pasar kerja.

Kewajiban pelaporan lowongan kerja kini lebih ketat untuk menjamin akses yang adil sekaligus menutup celah bagi praktik percaloan, penipuan, maupun lowongan kerja fiktif.

3. Kepastian Hukum Bagi Peserta Magang

UU ini memberikan kepastian hukum bagi peserta pemagangan.

Selain penegasan status dan batasan waktu, peserta magang kini berhak atas uang saku, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta sertifikat resmi.

4. Kesempatan Penyandang Disabilitas Lebih Terbuka

Proses penempatan tenaga kerja kini wajibby mengedepankan objektivitas, keadilan, dan transparansi.

Kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta masyarakat di daerah tertinggal mendapatkan perhatian khusus agar memiliki kesempatan kerja yang sama.

5. Penyeimbabg Hak dan Kewajiban Hubungan Industrial

UU ini menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam hubungan industrial.

Hak pekerja untuk berserikat dan menyampaikan aspirasi diperkuat, termasuk adanya kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

6. K3 Adalah Hak Fundamental

K3 ditetapkan sebagai hak fundamental.

Pengusaha wajib menerapkan sistem manajemen K3 secara terintegrasi, yang tidak hanya fokus pada penanganan kecelakaan, tetapi juga pencegahan risiko dan penciptaan lingkungan kerja yang sehat.

7. Pengawasan Ketenagakerjaan Lebih Independen

Ketujuh, pengawasan ketenagakerjaan kini lebih profesional, independen, dan proaktif.

Pengawas memiliki wewenang lebih luas dalam pemeriksaan dan pengumpulan data untuk memastikan setiap pelanggaran norma segera ditindaklanjuti.

8. Sanksi untuk Pengusaha Pelanggar Hukum

Kedelapan, penegakan hukum diperketat dengan sanksi administratif dan pidana yang tegas serta proporsional bagi pengusaha yang melanggar aturan.

Sanksi diarahkan untuk menciptakan efek jera yang terukur, mencegah pengulangan pelanggaran Serta memastikan kepatuhan terhadap kewajiban hukum ketenaga kerjaan. (*)