Dikritik soal Penanganan Karhutla, Herman Deru Minta Pemerintah Jangan Baper

AKURAT.CO SUMSEL Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta seluruh jajaran pemerintah tidak terbawa perasaan atau baper dalam menghadapi kritik masyarakat terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Deru, kritik dari masyarakat seharusnya dipandang sebagai masukan untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani karhutla dan dampak kabut asap.

Ia mengingatkan agar sikap terbuka terhadap kritik tidak hanya dilakukan pemerintah provinsi, tetapi juga sampai ke tingkat pemerintahan paling bawah.

“Jangan baper ya, Pak RT, RW, Lurah, Camat, Wali Kota, Bupati, Gubernur jangan baper. Kritik masyarakat itu kritik membangun,” kata Deru, Selasa (6/10/2026).

Deru mengatakan kritik publik merupakan bagian dari kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Terlebih, persoalan karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Sumsel dan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.

Ia menilai masukan dari masyarakat perlu menjadi bahan evaluasi agar upaya pencegahan maupun penanganan karhutla dapat dilakukan lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, Deru juga menanggapi informasi mengenai dugaan adanya warga yang meninggal dunia akibat terpapar kabut asap karhutla.

Ia memilih tidak langsung membenarkan maupun membantah dugaan tersebut. Menurutnya, penyebab kematian harus dipastikan melalui pemeriksaan medis.

“Saya tidak mau juga membantah, tapi tidak juga mengiyakan. Karena kalau kita mengatakan penyebab kematian itu harus ada hasil otopsinya,” ujarnya.

Deru menegaskan pemerintah membutuhkan dasar medis sebelum menyimpulkan bahwa seseorang meninggal akibat paparan kabut asap.

Selain dampak kesehatan, Deru juga menyoroti banyaknya titik panas yang terpantau di Sumsel.

Ia meminta masyarakat tidak langsung menyamakan seluruh hotspot yang terdeteksi satelit dengan titik kebakaran.

Menurutnya, sebagian titik panas yang terpantau melalui satelit setelah dicek ke lapangan belum tentu merupakan kebakaran.

“Saya ke lapangan dengan bupati, terbanyak itu hotspot-nya yang bukan fire spot,” katanya.

Deru menjelaskan, hotspot merupakan titik panas yang terdeteksi melalui pemantauan satelit. Sementara fire spot mengacu pada titik yang benar-benar terindikasi mengalami kebakaran.

Karena itu, pemerintah tetap perlu melakukan verifikasi lapangan terhadap titik panas yang terpantau untuk memastikan kondisi sebenarnya.

Di tengah kritik masyarakat terhadap penanganan karhutla, Deru menegaskan masukan publik akan menjadi bagian dari evaluasi pemerintah untuk memperbaiki upaya penanganan kebakaran dan dampak kabut asap di Sumsel.