BNPB RI Gelar Bimtek Integrasi Penanggulangan Bencana ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

AKURAT.CO SUMSEL Dalam upaya memperkuat ketangguhan daerah terhadap risiko bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemaduan Penanggulangan Bencana ke Dalam Dokumen Perencanaan Daerah.

Kegiatan yang digelar di Palembang ini diikuti oleh perwakilan dari dua provinsi, yakni Sumsel dan Lampung.

Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, M Iqbal Alisyahbana, menegaskan dalam sambutannya bahwa pentingnya bimtek ini sebagai sarana untuk menyinkronkan berbagai dokumen penanggulangan bencana agar dapat terintegrasi secara utuh ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah.

“Bimtek ini bertujuan agar penanggulangan bencana tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian integral dari proses pembangunan. Dengan begitu, program dan kegiatan pembangunan di OPD teknis memiliki arah yang jelas dan mempertimbangkan aspek kebencanaan,” jelas Iqbal, Selasa (22/4/2025).

Ia juga menyebutkan bahwa Sumsel telah menyusun sejumlah dokumen strategis terkait kebencanaan, seperti Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Kedaruratan, serta Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Bahkan, indikator kebencanaan telah mulai dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Pemaduan penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan merupakan langkah strategis mewujudkan pembangunan yang tangguh bencana. Kami juga menekankan pentingnya memasukkan indikator kebencanaan dalam RPJMD dan indikator kinerja utama BPBD,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, BPBD Sumsel mendorong agar kabupaten/kota juga menyusun dokumen kebencanaan serupa dan melakukan sinkronisasi indikatornya dalam rencana pembangunan mereka masing-masing.

Sementara itu, Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB, Pratomo, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting, terlebih bagi kepala daerah baru yang tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

“Dampak bencana sangat luas dan dapat menimbulkan kerugian yang besar. Data terakhir menunjukkan kerugian akibat bencana di Indonesia mencapai Rp22 triliun. Oleh karena itu, sangat penting memastikan bahwa isu penanggulangan bencana masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan,” ujar Pratomo.