Didemo soal Karhutla, Herman Deru Akui Asap Belum Reda di Sumsel

AKURAT.CO SUMSEL Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menyuarakan keresahan masyarakat akibat kabut asap yang masih terjadi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) bersama mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Palembang menuntut pemerintah memperkuat penanganan karhutla.

Mereka juga meminta Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan sikap dan langkah konkret pemerintah menghadapi kondisi tersebut.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa memberikan kartu merah kepada Herman Deru sebagai bentuk kritik terhadap penanganan karhutla yang dinilai belum maksimal.

Selain menyampaikan tuntutan, mahasiswa meminta gubernur meminta maaf kepada masyarakat yang terdampak kabut asap.

Herman Deru kemudian merespons langsung tuntutan tersebut. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumsel yang merasa terganggu akibat kabut asap.

“Kepada seluruh masyarakat Sumsel, terima kasih atas seluruh upaya bantuan TNI, Polri, para bupati dan wali kota, serta masyarakat peduli api yang telah berjuang. Sampai hari ini, asap belum reda di Sumsel,” ujar Herman Deru, Senin (6/10/2026).

Ia mengatakan pemerintah tetap melakukan berbagai upaya untuk menangani karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Sumsel. Herman Deru juga mengapresiasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemadaman.

Menurutnya, kondisi karhutla yang terjadi saat ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Penanganan bencana serupa ke depan harus dilakukan dengan strategi yang lebih matang, termasuk menghadapi kondisi iklim yang dapat meningkatkan risiko kebakaran.

“Maka saya sebagai gubernur dan pemimpin provinsi ini menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang merasa tidak nyaman dengan kejadian ini,” katanya.

Baca Juga: Tertangkap Basah Copet Uang Rp94 Ribu di Pasar 16 Ilir Palembang, Pelaku Diamankan Warga

Dalam aksi tersebut, mahasiswa tidak hanya menyoroti kondisi kabut asap, tetapi juga meminta pemerintah memperbaiki sistem pencegahan karhutla dalam jangka panjang.

BEM Unsri melalui Departemen Aksi dan Propaganda menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, pemerintah diminta memperkuat upaya pencegahan kebakaran serta perlindungan kawasan gambut yang rentan terbakar. Mahasiswa juga meminta dilakukan audit terhadap wilayah gambut yang dinilai memiliki risiko tinggi.

Kedua, mereka meminta transparansi penggunaan anggaran untuk penanganan karhutla, termasuk dana Bantuan Presiden (Banpres).

Selanjutnya, mahasiswa meminta keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas. Pemerintah dinilai perlu memastikan warga yang terdampak kabut asap memperoleh akses terhadap layanan kesehatan dan kebutuhan pendukung lainnya.

Tuntutan keempat berkaitan dengan penegakan hukum. Mahasiswa mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap korporasi apabila terbukti terlibat dalam kasus karhutla.

Terakhir, mahasiswa meminta pemerintah menjalankan pemantauan dan penanganan secara berkelanjutan. Langkah tersebut mencakup pemulihan lahan gambut serta pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang.

Mahasiswa menilai persoalan karhutla tidak cukup ditangani ketika api sudah muncul. Pencegahan, perlindungan lingkungan, penegakan hukum, hingga penanganan dampak kesehatan masyarakat dinilai perlu dilakukan secara bersamaan.

Aksi tersebut menjadi bentuk desakan agar penanganan karhutla di Sumsel tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga menyentuh akar persoalan dan upaya pencegahan dalam jangka panjang.