Setelah 18 Tahun Tertahan, DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini Penjelasan Puan Maharani

AKURAT.CO SUMSEL Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut menjadi momentum penting karena pembahasan aturan ini telah berlangsung selama 18 tahun sebelum akhirnya mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR.
Keputusan diambil setelah Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota dewan yang hadir. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju.
Puan menyebut pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan langkah yang telah lama dinantikan. Menurutnya, DPR telah melalui proses pembahasan panjang sebelum membawa aturan tersebut ke tahap pengesahan.
"Seperti yang telah disampaikan bahwa rancangan undang-undang ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang alhamdulillah insyaallah pada hari ini kita akan memutuskan dan mengesahkannya menjadi undang-undang," kata Puan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia menegaskan, keputusan DPR bukan diambil karena adanya tekanan maupun desakan dari pihak tertentu.
Menurut Puan, pengesahan dilakukan setelah melalui pembahasan dan tahapan legislasi sesuai mekanisme yang berlaku.
"Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Baca Juga: 10 Poin Penting RUU Perampasan Aset yang Akan Disahkan Hari Ini
Puan menjelaskan, selama proses pembahasan RUU Perampasan Aset, DPR mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation.
Untuk menyerap masukan masyarakat, DPR menggelar sebanyak 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Selain itu, terdapat 15 kegiatan kunjungan kerja ke berbagai provinsi serta penyerapan aspirasi masyarakat melalui kunjungan ke 46 daerah pemilihan.
DPR juga melakukan penelitian, penelaahan, dan evaluasi terhadap substansi rancangan undang-undang tersebut.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan aturan mengenai perampasan aset tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk KUHAP dan KUHP.
Puan berharap undang-undang yang telah disahkan tersebut dapat memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.
Ia juga berharap aturan tersebut dapat menjawab tujuan awal pembentukannya tanpa menimbulkan persoalan lain dalam penerapannya.
Baca Juga: Guru PPPK Kemenag Bisa Ikut Seleksi CPNS 2027, Gagal Jadi PNS Status Tetap Aman
Sebelum disahkan dalam rapat paripurna, RUU Perampasan Aset lebih dahulu mendapat persetujuan dalam pembicaraan tingkat I di Komisi III DPR bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026).
Dalam pembahasan tersebut, seluruh delapan fraksi di DPR menyatakan setuju agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.
Tahapan tersebut kemudian berlanjut ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan akhir DPR.
Dengan pengesahan ini, perjalanan panjang pembahasan RUU Perampasan Aset selama 18 tahun akhirnya mencapai tahap penetapan menjadi undang-undang.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Bansos November 2026 Mulai Cair, Cek PKH, BPNT hingga Beras 30 Kg
- 25 Ramalan Zodiak Hari Ini Kamis 19 November 2026: Ada Peluang Baru, Asmara hingga Karier Jadi Sorotan
- 3Harga Emas Perhiasan Palembang Turun Lagi Hari Ini, Termahal Hanya Rp13,7 Juta per Suku
- 4PLN Palembang Jadwalkan Pemadaman Listrik 4 Jam Hari Ini, Cek Daftar Lokasi Terdampak
- 5Harga Emas Perhiasan Palembang Anjlok, Termahal Rp15,5 Juta per Suku
- 6Setelah 18 Tahun Tertahan, DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini Penjelasan Puan Maharani
- 7Timnas Indonesia Menang 4-0 Lawan Afghanistan, Garuda Muda Lolos Piala Asia U 17 2027
- 85 Ramalan Zodiak Hari Ini Selasa 17 November 2026, Ada Peluang Baru hingga Urusan Asmara
- 9Lindungi Warga dari Asap Karhutla, Puskesmas di Sumsel Diminta Buka 24 Jam
- 105.303 Jemaah Haji Debarkasi Palembang Sudah Kembali, Empat Kloter Masih Ditunggu









