Mengapa Kades dan Lurah Sulit Netral di Pemilu? bawaslu Sumsel Ungkap 10 Penyebab Utamanya

AKURAT.CO SUMSEL Netralitas Kepala Desa (Kades) dan Lurah dalam Pemilihan 2024 menjadi isu penting yang mencerminkan komitmen terhadap pemilihan yang bersih dan adil. Namun, sejumlah faktor dinilai menyebabkan ketidaknetralan di kalangan aparatur tersebut.

Menurut Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumsel, M. Sarkani, ada setidaknya sepuluh faktor utama yang mendorong ketidaknetralan Kades, Lurah, serta ASN dalam proses pemilu.

“Penyebab ketidaknetralan ini meliputi janji jabatan di pemerintahan, tekanan dari atasan, integritas yang rendah, serta anggapan bahwa ketidaknetralan adalah hal lumrah,” ujarnya, Sabtu (16/11/2024).

Selain itu, sanksi yang lemah, hubungan kekeluargaan dengan calon, kurangnya pemahaman terhadap regulasi netralitas, keinginan terlibat dalam politik, dilema memiliki hak pilih, serta keterkaitan dengan kepentingan organisasi pendukung calon juga berperan dalam masalah ini.

Baca Juga: Sembilan Kepala Desa di Sumsel Dilaporkan ke Bawaslu atas Dugaan Pelanggaran Netralitas Pilkada 2024

“Bahwa ketidaknetralan Kades dan Lurah kerap terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari keputusan yang menguntungkan pasangan calon tertentu, hingga kegiatan kampanye terselubung,” ungkapnya.

Sarkani juga menyebut beberapa modus yang sering dilakukan, seperti memposting dukungan di media sosial, menghadiri deklarasi atau kampanye paslon, hingga membagikan uang atau materi lainnya kepada pemilih.

Untuk memastikan netralitas dalam kampanye pemilihan, ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan.

“Indikatornya termasuk tidak terlibat dalam tim kampanye, tidak memobilisasi masyarakat untuk menghadiri kampanye, serta penggunaan media sosial yang netral. Kades dan Lurah juga harus menghindari distribusi uang atau materi lain kepada pemilih,” tutupnya. (Kurnia)